Bahas Netralitas ASN, KNPI Butur Gelar Lokakarya Hadirkan Pemateri Bawaslu dan BKPSDM

331
 

Buranga, Inilahsultra.com– Sebagai langkah memberikan pencerahan dan pemahaman lebih terperinci terkait netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara (Butur), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Butur menggelar loka karya dengan tema Menakar Netralitas ASN dalam menghadapi Pemilu Kada. Kegiatan tersebut digelar di Aula Bappeda setempat, Jum’at 20 Maret 2020.

Dalam giat ini, menghadirkan pembicara Kepala BKPSDM Butur, La Nita, ketua Bawaslu Butur, Hazamuddin. Ikut dihadiri Wakil Ketua DPRD Butur Ahmad Afif Darvin, Kasatpol PP, sejumlah ASN dan pengurus KNPI Butur sendiri.

- Advertisement -

Ketua KNPI Butur Alias Dadi Agusman saat ditemui usai kegiatan mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan program kerja dari organisasi kepemudaan itu, dalam memberikan pencerahan posisi netralitas ASN dalam Pilkada.

“Dengan kegiatan ini, setidaknya dapat memberikan pemahaman yang lebih terperinci kepada seluruh pihak, terutama ASN dalam menghadapi pilkada,” katanya.

Menurutnya, terkadang adanya perubahan regulasi. Sehingga, menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.

“Ini yang menjadi tujuan kami melaksanakan kegiatan ini, karena ada Bawaslu yang menjelaskan apa-apa yang tidak bisa dilakukan ASN atau langkah yang dilakukan untuk menjaga netralitas. Alhamdulillah sudah dijelaskan tadi dari pihak Bawaslu, ada juga dari BKPSDM terkait tindaklanjut sanksi yang diberikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Butur La Nita dalam materinya lebih banyak membahas poin-poin yang tidak bisa dilakukan ASN dalam pesta demokrasi seperti tertuang dalam undang-undang ASN.

“ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, atau melibatkan diri dalam kampanye,”tegas dia.

Pelanggaran-pelanggaran ASN, sambung La Nita jika terlibat dalam politik praktis, maka ditunggu beberapa sanksi, yakni sanksi administras, sanksi moral berkaitan dengan kode etik ASN. Kemudian sanksi berkaitan dengan ranah pidana.

Para pemateri Lokakarya KNPI Butur.

“Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat. Lalu sanksi itu kembali lagi ke pejabat kepegawaian untuk diberikan keputusan atas rekomendasi yang dikeluarkan KASN,” terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Butur Hazamuddin menerangkan, terkait netralitas ASN sejak dilakukan ini bukan hanya terjadi di Butur, tapi di seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada. Pasalnya, salah satu masalah dari banyaknya masalah dalam tahapan pilkada, ialah terkait netralitas ASN.

“Dalam aturan pada saat momen Pilkada, secara regulasi ASN dilarang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan mengarah ke dukungan ke salah satu calon atau ranah politik,” imbuhnya.

Soal kewenangan Bawaslu, itu sudah melakukan tindakan termasuk proses penanganan. Yang memberikan sanksi itu bukan kewenangan Bawaslu, tapi KASN. Ringat berat itu, KASN yang keluarkan. Kami hanya pastikan rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti atau tidak.

Dalam peraturan terkait hukuman disiplin ASN, sebelum pelaksanaan kampanye, kalau ada yang melanggar hanya memberikan hukuman disiplin ringan, apapun yang dilakukan. Tapi, kalau sudah masuk penetapan pasangan calon, itu sudah berat.

Kalau undang-undang Pemilihan Kepala Daerah nomor 10 tahun 2016, pasal 71 dikatakan kalau sudah penetapan dan ASN mengarah keberpihakan pada salah satu calon, maka dikategorikan pidana.

“Oleh karena itu, ia mengharapkan ASN untuk tetap netral. Kami dalam aturan punya kewenangan mengawasi ASN. Itu perintah undang-undang,” tegasnya.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...