KPU Butur Tak Akan Serahkan Laporan Penggunaan Belanja Hibah Saat Ini

994
 

Buranga, Inilahsultra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Utara (Butur) ngotot tak akan menyerahkan laporan penggunaan belanja hibah kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur saat ini. Penyerahan itu akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Ketua KPU Butur Hasruddin mengatakan, penyerahan laporan penggunaan belanja hibah akan diserahkan paling lambat tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

- Advertisement -

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Hasruddin melalui pres release yang diterima Inilahsultra.com, Jumat 20 Maret 2020.

Menurut Hasruddin, pertanggungjawaban dimaksud dilakukan secara formal dan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu sesuai Pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 54 Tahun 2019.

“Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Pernyataan itu disampaikan Hasruddin setelah mencermati pemberitaan di media massa dan informasi yang beredar di masyarakat terkait pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Butur Tahun 2020.

Kata Hasruddin, pada prinsipnya KPU Butur menghargai masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada Butur. Hal itu sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya Pilkada Butur yang demokratis dan berintegritas.

Dia menambahkan, jika sampai berakhirnya Pilkada masih terdapat dana hibah, KPU Butur akan mengembalikan sisa dana hibah tersebut paling lambat 3 bulan terhitung sejak pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Hal itu diatur dalam Pasal 20 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019. Pasal itu berbunyi “Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bukan hanya itu, Hasruddin juga menegaskan, dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, auditnya akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setelah selesainya tahapan pemilihan.

“KPU Butur mengajak kepada seluruh masyarakat bersama-sama mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020,” tambahnya.

Dalam melaksanakan tahapan Pilkada, Hasruddin menegaskan, KPU Butur berkomitmen berpegang teguh pada ketentuan pertaruran perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya Komunitas Abu Hasan Dua Periode (AH2P) menyoroti KPU Butur karena terlambat menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana hibah tahun 2019 sebesar Rp 2,5 Miliar. Sorotan itu disampaikan Ketua AH2P Zardoni kepada sejumlah wartawan.

Bahkan, persoalan laporan realisasi penggunaan dana hibah telah dilaporkan ke DPRD Butur pekan lalu.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...