“Ujian Nasional Hilang Ditelan Corona”

628
 

(Fenomena Pembatalan Ujian Nasional/UN)

Oleh: Dr. Aris Try Andreas Putra
Dosen IAIN Kendari

- Advertisement -

Fenomena Virus corona (covid-19) di Indonesia menjadi dalih pemerintah meniadakan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2020 ini. Pembatalan UN merupakan hasil turunan dari perintah Undang-undang Kekarantianaan Kesehatan, dan surat edaran dari berbagai instansi pemerintahan untuk melakukan pembatasan sosial atau social distancing. Pembatasan Sosial yang dimaksudkan meliputi peliburan sekolah, peliburan tempat kerja dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatalan UN yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinahkodai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 24 Maret 2020 dikuatkan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Pembatalan UN itu sangat mendesak dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan bahwa covid-19 semakin massif penyebarannya, dan dapat mengancam kesehatan lahir dan batin warga Negara, khususnya anak bangsa.

Detail alasan peniadaan UN tahun 2020 tersebut terkabarkan lewat surat edaran Kemendikbud sebagai berikut “berkenaan dengan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan”. Bahwa UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan. Bahwa dengan dibatalkannya UN Tahun 2O2O maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, (demikian potongan muatan surat edaran Kemendikbud RI).

Lantas muncul pertanyaan publik, jika UN dibatalkan maka bagaimana menentukan kelulusan peserta didik? Dalam surat edaran ini dijelaskan pula bahwa “Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah sebelum keluarnya surat edaran ini, dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Nah muncul pertanyaan susulan, bagaimana sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah? Maka surat edaran bertitah: bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan niliai kelulusan; 2) kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan 3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Hemat penulis, pembatalan UN yang dilakukan oleh pemerintah telah dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dilakukan secara baik dan terstuktur dengan mempertimbangan maslahat yang mengitarinya, dan tanpa menghilangkan substansi tujuan pendidikan. Substansi UN adalah melakukan pelacakan, pemetaan seberapa besar kemampuan peserta didik memahami, mengaplikasikan pengetahuan sesuai dengan level kompetensinya masing-masing. Nah, substansi tersebut dapat dilacak dari nilai portofolio, kinerja, proyek, atau dari prestasi akademik dan nonakademik siswa pada semester-semester sebelumnya. Misalnya, pada tingkatan Sekolah Dasar penentuan nilai siswa dapat diperoleh berdasarkan nilai lima semester terakhir pada kelas IV, V dan VI. Begitupun untuk menentukan perolehan nilai siswa SMP, SMA, SMK/ sederajat.

Kebijakan pembatalan UN tersebut adalah bentuk ikhtiar dan ijtihad pemerintah untuk mengendalikan dan mengentikan penyebaran virus Corona (covid-19). Walaupun sebenarnya pemerintah telah berencana di tahun 2021 mendatang UN akan disubtitusi dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (AKMSK). Desain dan harapan pemerintah untuk mengganti UN dengan AKMSK itu dipercepat dengan cepatnya penyebaran covid-19 di negeri ini. Oleh karena itu, setiap diri warga Negara harus melakukan usaha-usaha mendukung pengendalian penyebaran virus yang tidak pandang bulu ini. Mari setiap kita melakukan pengendalian corona ini sesuai keahlian dibidang masing-masing, seperti bahasa tagline “I Stay at Work for You, You Stay at Home for Us” (kami bekerja di sini untuk anda, dan anda tetap tinggal di rumah untuk kami).

Pembatalan UN 2020 adalah bagian penting dari konsep social distancing, agar bangsa ini aman dan kondusif. Tetaplah di rumah dengan melaksanakan kegiatan positif, beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayan masing-masing, dan tebarlah doa sebanyak mungkin. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa selalu menitipkan kesehatan dan kekuatan pada kita semua, dan melindungi Negara katulistiwa ini dari makhluk kecil yang sangat berbahaya ini. (*)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3
Komentar
loading...