BacakanKendari, Inilahsultra.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra Muh Endang SA mendesak Gubernur Sultra untuk segera memberlakukan lockdown Bumi Anoa.
Beberapa pertimbangan Endang bila Sultra dilockdown adalah angka orang dalam pemantauan (ODP) di Sultra menunjukan kenaikan setiap saat.
Artinya, pergerakan orang dari pintu-pintu kedatangan berpotensi menjadi ODP, dan bisa saja mereka PDP yang luput dari deteksi.
“Terbaru, Kabupaten Muna, khususnya Kota Raha, merupakan lampu kuning penyebaran Covid-19 setelah penyelenggaraan kegiatan seminar beberapa waktu lalu. Di antara kasus positif Corona di Sulawesi Selatan dikonfirmasi bahwa mereka memiliki jejak perjalanan ke Muna mengikuti kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan rapid test di Muna, dan langkah-langkah antisipatif lainnya,” jelas Endang melalui siaran persnya, Jumat 27 Maret 2020.
Selanjutnya, koordinasi antara tim Gugus Tugas Covid-19 Sultra tidak berjalan efektif karena kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan Priovinsi dan RSUD Bahteramas, yang berdampak pada keterlambatan pengiriman sampel swab pasien PDP asal Kolaka.
Akibatnya, sampai saat ini hasil uji swab pasian PDP asal Kolaka belum ada karena memang terlambat dikirim. Masyarakat Kolaka, terutama yang memiliki kontak dengan pasien PDP yang meninggal, telah dilanda keresahan dan kecemasan atas belum adanya hasil laboratorium itu.
“Oleh karena itu, Gugus Tugas Covid-19 harus dievaluasi. Gugus Tugas harus memperkuat koordinasi, jangan bekerja sendiri-sendiri, yang ujungnya saling menyalahkan,” bebernya.
Ia melanjutkan, di tengah semakin bertambahnya jumlah OPD, sosialisasi Covid-19 di daerah justru masih sangat minim.
“Fakta yang saya temukan sendiri di Kabupaten Konawe Selatan, ada anggota masyarakat yang bertanya, desinfektan itu apa? Dan kenapa harus pakai masker? Oleh karena itu, masjid-masjid yang merupakan fasilitas umum yang menyentuh lapisan masyarakat terbawah harus digandeng untuk menyosialisasikan bahaya Covid-19,” bebernya.
Menurut dia, masjid jumlahnya banyak, dan kegiatannya paling tidak lima kali sehari. Sekalipun salat berjamaah dilarang, tidak berarti pengurus masjid sudah tidak boleh ke masjid.
“Kepala daerah harus segera bergerak. Jangan hanya sekadar mengeluarkan himbauan, tapi dibutuhkan langkah konkrit yang nyata dan tegas,” tekannya.
Ia juga meminta kepolisian harus tegas membubarkan keramaian. Kapolda Sultra harus mengevaluasi para kapolres yang tidak menegakkan maklumat Kapolri. Selanjutnya, untuk memudahkan penegakan Protokol Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19, sebaiknya kendali GT Covid-19 Sultra diambil alih atau diserahkan kepada Danrem atau Kapolda selaku satuan Komando teritorial dan Kamtibmas.
“Dalam situasi krisis seperti ini, satuan-satuan keamanan nasional paling efektif dan disiplin dalam menangani kedaruratan,” tuturnya.
Ia menyebut, Sulawesi Tenggara sudah sangat penting untuk melakukan pembatasan lalu lintas orang. Hentikan rute penyeberangan laut baik di perlintasan antar provinsi maupun dalam daerah. Hentikan operasi kapal cepat, kapal fery, dan bus antar provinsi untuk mengangkut penumpang orang.
“Yang boleh diangkut hanya pasokan logistik dan kebutuhan medis. Wilayah perlintasan antarprovinsi maupun kabupaten segera dijaga dengan ketat. Distribusi oasokan logistik, kebutuhan pemerintahan dan kebutuhan medis antrakabupaten/kota bisa dilakukan oleh Basarnas, Kapal Perang TNI AL Lantamal Kendari, dan kapal-kapal patroli Polairud,” imbuhnya.
Tak hanya itu, operasional bandara di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dibatasi hanya untuk angkutan logistik dan kebutuhan medis. Jika terpaksa mengangkut penumpang, harus melewati proses pemeriksaan yang ketat, baik kondisi kesehatan maupun alasan melakukan perjalanan.
Politikus Demokrat ini juga meminta pemda bekerjasama dengan Bulog harus menjaga pasokan dan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama beras, akibat panic buying.
“Awasi toko-toko beras agar tidak melambungkan harga tanpa kendali. Instansi pertanian dan pangan serta perdagangan di provinsi segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menghitung ketersediaan pangan dan pendistribusiannya, agar bisa dilakukan antisipasi sebelumnya,” tegasnya.
Terakhir, Endang mendesak Gubernur Sultra Ali Mazi segera mengajukan usulan perubahan APBD untuk direalokasi dalam rangka pembelian APD, rapid test, fasilitas kesehatan pendukung lainnya serta dukungan insentif bagi tenaga kesehatan.
“Sekali lagi saya imbau Bapak Gubernur Sultra untuk tampil ke depan menunjukkan wibawa dan kepemimpinannya. Membawa kita melawan dan keluar dari krisis pandemi corona ini,” pungkasnya.
Penulis : Haerun
