Atasi Penyebaran Wabah Covid-19, Bupati Butur Harus Tutup Semua Perbatasan

1279
 

Oleh:

Nurlin Muhammad

- Advertisement -

Pada 21 Mei lalu Jason Horowitz, Emma Bubola dan Elisabetta Povoledo menulis satu tulisan penting tentang pandemi Covid-19 di New York Times, Italy, Pandemic’s New Epicenter, Has Lessons for the World. Mereka menegaskan agar kasus penyebaran wabah Covid-19 di Italia dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi dunia. Pemerintah dan tokoh-tokoh politik di Italia dinilai lamban merespon serangan wabah Covid-19 ini. Bahkan tokoh politik dari Partai Demokrat Italia menyerukan kepada warga agar tidak mengubah kebiasaan. Akibatnya, Italia hari ini menjadi epicentrum baru pandemi Covid-19 dengan tingkat kematian tertinggi melebihi Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.

Apa yang dapat dipelajari dari tulisan itu adalah soal cepat atau lambatnya respon pemerintah terhadap pandemi ini. Respon lambat, kurang tegas dan cenderung tidak menganggap serius wabah ini dapat menyebabkan penularan wabah tidak terkendali. Respon cepat yang diikuti dengan intervensi tinggi dan kepathuan pada otoritas publik dapat menekan meluasnya penyebaran wabah. Jika pemerintah lamban dan kurang tegas dalam menyikapinya, penyebaran virus akan selalu selangkah lebih maju dibandingkan dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Resikonya adalah keselamatan jiwa warga negara.

Negara Indonesia dalam menangani wabah ini tidak memilih lopsi lockdown, seperti negara-negara tetangga seperti Malaysia. Pemerintah Indonesia memilih opsi tes massal, penerapan social distancing (penjarakan sosial) atau physical distancing (penjarakan fisik), perbanyak cuci tangan, program stay at home atau work from home. Opsi ini tergolong sukses di Korea Selatan. Namun di Negara kita mengalami beberapa kendala seperti jumlah alat tes massal yang kurang memadai, alat tes yang masih bergantung pada impor, proses tes yang bertingkat dan memakan waktu sedikit lama. Selain itu kita juga bermasalah pada kepatuhan.

Dalam situasi pendemi seperti ini, para pemimpin, baik di tingkat nasional sampai di tingkat lokal, termasuk pimpinan daerah Buton Utara sedang diuji kualitas kepemimpinannya. Mereka sedang diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Di satu sisi harus bertaruh dengan keselamatan masyarakat luas, sedangkan di sisi lainnya harus bertaruh pula pada stabilitas ekonomi yang juga sangat menentukan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Sejak kasus positif Covid-19 pertama kali diumumkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret lalu, daerah-daerah seperti Buton Utara harusnya sudah melakukan persiapan untuk menghadapi kemungkina meluasnya wabah. Sekarang ini kita tidak bisa lagi berpikir bahwa wabah di Jakarta adalah ancaman untuk Jakarta saja. Kemudahan transportasi yang memungkinkan mobilitas orang berlangsung cepat adalah berkah bagi penyebaran wabah ke berbagai daerah.

Sebagai bentuk persiapan seharusnya Pemerintah Daerah Buton Utara sudah melakukan proses pendataan terhadap para pekerja harian, pedagang kecil, dan masyarakat kecil yang mungkin akan terdampak dengan meluasnya wabah. Selain itu pemerintah harus menganalisis infrastruktur kesehatan dan konteks sosial-budaya yang mungkin menjadi penghambat dalam upaya mengatasi meluasnya wabah. Tujuanya agar pemerintah dapat memetakan potensi-potensi masalah yang mungkin terjadi ketika wabah menerjang.

Di era ini, segala sesuatu harus dipersiapkan dan dianalisisis lewat data. Dengan adanya data pemetaan masalah, jauh sebelum wabah mendekat pemerintah dapat membuat berbagai skenario masalah dan memilih intervensi yang tepat dalam menangani penyebaran wabah. Rapat-rapat saja tidak cukup untuk dilakukan, harus ada data memadai yang diolah dengan tepat dan harus menghasilkan rencana intervensi yang tepat pula.

Misalnya jika pemerintah menerapkan opsi lockdown total, maka para pekerja yang mendapat gaji harian akan mendapat imbasnya. Kesulitan ekonomi (terutama soal makanan) yang mungkin dialami oleh masyarakat kecil juga berpotensi mengacam nyawa mereka. Sama-sama mengancamnya dengan virus corona. Sementara kita mengerti bahwa kelaparan bisa menimbulkan pembangkangan terhadap otoritas apapun di dunia ini. Itu sangat rumit.

Kita juga menghadapi masalah sosial-budaya, tentang tafsir penyakit dan mudahnya masyarakat kita terprovokasi oleh isu hoax. Orang Buton Utara masih percaya bahwa penyakit itu bisa disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya supranatural. Orang Buton Utara juga masih percaya tentang kekuatan spiritual bahwa “negerinya yang diberkati” sehingga tidak bisa ditembus oleh virus. Kepercayaan terhadap hal-hal seperti itu tidak salah sebagai salah satu bentuk budaya. Namun jika dianalisa, hal itu dapat berpotensi membuat diabaikannya anjuran dari pihak kesehatan.

Selain itu tingginya budaya kekeluargaan cenderung membuat kita memaknai berkumpul bersama keluarga dan teman-teman adalah hal yang bernilai baik. Dalam situasi normal itu adalah budaya yang baik. Namun dalam situasi pandemi, budaya seperti itu perpotensi menimbulkan kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip isolasi diri, social distancing maupun physical distancing. Pemerintah harusnya sudah mempertimbangkan tantangan-tantangan itu.

Terhadap masalah seperti itu perlu dicari jalan tengah dan langkah intervensi yang mungkin. Sebelum ada kasus positif di daerah ini, saya menyarankan agar pemerintah melakukan penutupan terhadap semua perbatasan Buton Utara. Hal ini untuk mencegah arus keluar masuk orang dari dan ke Buton Utara. Kita percaya pada satu kesimpulan bahwa virus tidak akan pernah datang di daerah ini jika tidak dibawa dari daerah-daerah yang sudah terinfeksi. Untuk itu menutup pintu-pintu dari dan ke Buton Utara adalah solusi terbaik.

Tentu saja ada pengecualian. Akses keluar masuk dapat dibuka untuk urusan kerjasama pemerintahan yang penting dan untuk kebutuhan publik seperti distribusi makanan dan obat-obatan atau alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu, akses juga dapat dibuka untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak masyarakat lainnya seperti urusan berobat, melahirkan, dan urusan lainya yang dipandang sangat penting. Semua harus atas izin pemerintah. Ini adalah intervensi tinggi dan penting dilakukan untuk menyelamatkan keselamatan jiwa masyarakat Buton Utara.

Jika itu dilakukan sejak awal atau sebelum ada kasus positif, masyarakat Buton Utara dapat tetap beraktifitas seperti biasa di dalam daerahnya sendiri. Anjuran social distancing, physical distancing, stay at home, work from home, dapat diterapkan secara lebih longgar.

Namun untuk saat ini, langkah ini sudah sedikit terlambat. Sekarang angka ODP terus meningkat akibat gelombang kepulangan masyarakat ke Buton Utara dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu kita masih khawatir terhadap data ODP Buton Utara, bisa jadi akurat bisa jadi pula tidak spenuhnya akurat. Dibutuhkan keterlibatan dan koordinasi pemerintah hingga ke tingkat RT untuk memantau orang-orang yang baru masuk di wilayahnya.

Walau sedikit lambat, namun langkah penutupan perbatasan belum terlambat sama sekali. Masih bisa dilakukan saat ini untuk menekan jumlah ODP agar tidak mengalami peningkatan. Jika tidak terjadi peningkatan jumlah ODP baru, setelah selesai masa isolasi diri ODP lama selama 14 hari, masyarakat Buton Utara dapat sedikit bernapas dengan lega. Di sini diperlukan ketegasan dan keberanian pemerintah daerah.

Kita juga menyadari bahwa kebijakan penutupan perbatasan mungkin akan berdampak pada pengusaha transportasi. Tetapi dengan kebijakan itu, masih tersedia pilihan lain untuk pengusaha transportasi. Mereka masih dapat beroperasi dalam lingkup wilayah Buton Utara. Negara juga sudah memikirkan untuk menangguhkan cicilan pinjaman di Bank untuk usaha-usaha seperti itu, termasuk pinjaman pada jasa keuangan non bank.

Sekarang kembali lagi sejauh mana pemerintah daerah berani melakukan intervensi secara serius untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. (***)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...