Ombudsman Desak Kepala Daerah di Sultra Revisi Anggaran untuk Penanganan Corona

308
 

Kendari, Inilahsultra.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta kepala daerah se Sultra untuk mengambil langkah dalam melakukan percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 atau virus corona.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sultra, Mastri Susilo mengatakan, sejak ditetapkan sebagai bencana nasional non alam pada 14 Maret 2020 oleh Presiden RI melalui BNPB, covid-19 terus mengalami peningkatan.

- Advertisement -

Untuk perkembangan covid-19, lanjutnya, sampai 30 Maret 2020 dari data Satgas Covid-19 Sultra, ODP berjumlah 1.216 orang, PDP berjumlah 12 orang dan Positif berjumlah 3 orang.

Perkembangan ini, kata dia, harusnya diikuti oleh langkah-langkah Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara bersama-sama, sistematis dan terukur dalam hal penanganan pasien Covid-19 maupun pencegahan menyebarnya Covid-19 di Sultra.

Dalam Pasal 6 (enam) Undang-Undang Nomor 37/2008 tentang Ombudsman RI mengatakan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Nasional, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Mencermati perkembangan penanganan Wabah Pandemi Covid-19 di Bumi Anoa, Ombudsman RI Perwakilan Sultra, meminta Gubernur, bupati dan wali kota bersama DPRD segera melakukan revisi APBD 2020, dalam upaya percepatan pencegahan dan pananganan wabah pandemi Covid-19 di daerah masing masing yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan.

Gubernur, bupati dan wali kota, lanjutnya, segera menyiapkan tempat isolasi, sekaligus tempat beristirahat yang representative secara khusus bagi dokter, perawat dan para medis, sehingga para tenaga kesehatan tersebut tidak pulang ke rumahnya selama melakukan penanganan pasien Covid-19, dan kabupaten kota di Sultra dapat mempergunakan fasilitas milik pemerintah atau swasta.

Lanjutnya, bupati dan wali kota harus secara sungguh-sungguh melakukan pemantauan sebaran ODP di wilayah masing masing dengan melibatkan semua unsur mulai dari puskesmas, camat, koramil, polsek, lurah atau kades dan RT/RW. Tujuannya untuk memastikan pemantauan berjalan secara efektif dan harus dilakukan pelaporan secara berjenjang setiap harinya.

Kemudian, gubernur, bupati dan wali kota, untuk menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) khususnya baju APD kepada semua tenaga medis yang melakukan penanganan pasien Covid-19. Jika APD bantuan dari pusat terbatas maka dapat berinovasi dengan bekerja sama dengan BLK Kendari atau masyarakat yang memiliki usaha konveksi untuk membuat baju APD sesuai standar yang ditentukan.

“Gubernur, bupati dan wali kota, secara serentak dan terkoordinasi untuk mengambil langkah pemantauan di masing-masing batas wilayah, guna memutus mata rantai penyebaran covid-19. Khusus jalur penerbangan bagi penumpang dari wilayah penyebaran Covid-19 zona merah sebaiknya langsung dilakukan isolasi 14 hari untuk menjaga penyebaran covid-19 tidak meluas. Tempat isolasi bisa ditentukan sendiri oleh Pemda dengan memanfaatkan gedung fasilitas pemerintah,” kata Mastri Susilo melalui pers rilisnya, Selasa 31 Maret 2020.

Terkait dengan rencana melakukan rapid test, Mastri mengatakan, Gugus Tugas Covid-19 di provinsi, kabupaten dan kota untuk segera melakukan rapid test dengan skala prioritas tenaga kesehatan yang risiko tinggi, PDP, ODP dan kontak erat, disesuaikan dengan ketersediaan alat pemeriksaan.

“Hal ini penting sehingga penanganan Covid-19 bisa lebih efektif dan terukur.
Demikian panyampaian ini, semoga segera dapat di tindaklanjuti sebagai upaya melakukan pencegahan Covid-19 di Sultra,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...