BacakanKendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan mengevaluasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 atau Virus Corona di Bumi Anoa.
Rapat evaluasi anggaran pelaksanaan penanganan Pandemi Corona Sultra tertuang dalam surat DPRD Nomor 005 ditandatangani oleh Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh, yang akan dilaksanakan besok Rabu 1 April 2020, sekira pukul 13.00 WITa.
Dalam rapat tersebut, akan diikuti unsur pimpinan dan para Ketua Fraksi DPRD Sultra, Pj Sekda Laoda Ahmad Pidana kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid 19 di Sultra, dan Forkopimda.
Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh Endang mengatakan, pelaksanaan penanganan pandemi corona selama ini belum efektif dan menumbuhkan keyakinan publik bahwa Pemprov Sultra bisa mengendalikan keadaan, dengan mempunyai konsep protokol dan strategi menangani wabah pandemi corona.
Kemudian, lanjut dia, lambatnya diketahui hasil test swab pasien PDP yang telah meninggal dunia asal Kolaka.
Belum lagi, kata Endang, kesan tidak adanya inovasi dan inisiatif dari Pemprov Sultra hanya semata-mata mengikuti ritme dan arahan Pemerintahan Pusat.
Hal yang sama, lanjut dia, juga tercermin dalam politik anggaran penanganan Pandemi Corona.
Sebelumnya Gubernur Sultra menyampaikan alokasi anggaran hanya Rp 3 miliar, kemudian kembali menyampaikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk penanganan pandemi Corona di Sultra.
“Menurut kami, sikap gubernur ini tidak menunjukkan keberpihakkan kepada kepentingan rakyat yang berkelindan dengan lemahnya penguasaan terhadap masalah. Anggaran Rp 25 miliar, apa lagi sebelumnya hanya Rp 3 miliar adalah sesuatu yang ironis untuk urusan sepenting penanganan pandemi corona,” kata Endang dalam pers rilisnya, Selasa 31 Maret 2020.
Sebagai contoh, kata Ketua Partai Demokrat Sultra ini, di Sulsel berdasarkan hasil rapat Gubernur dan DPRD disepakati realokasi anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk digunakan menangani Corona, dan di NTT hanya untuk pembelian APD saja mengalokasikan anggaran kurang lebih sebesar Rp 60 miliar.
“Untuk itu besok selaku Pimpinan DPRD dan Penasehat Fraksi Demokrat, saya akan mendorong pengalokasian anggaran yang lebih besar dalam APBD Sultra. Saya memperkirakan dibutuhkan anggaran paling kurang Rp 150 miliar untuk menangani corona dan segala dampak yang ditimbulkannya,” ujarnya
Dana sebesar itu, kata Mantan Ketua KPU Konsel ini, bisa didapatkan dari realokasi anggaran proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang sesuai surat Menteri Keuangan harus ditunda pelaksanaannya, dan juga bisa berasal dari rasionalisasi anggaran proyek yang belum urgen dan masih bisa ditunda pelaksanaannya.
Untuk penggunaannya, kata Endang, selain diperuntukkan pembelian APD dan fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan, penting juga untuk dipikirkan dan dilaksanakan pengadaan program atau kegiatan bantuan sosial bagi keluarga terdampak langsung pandemi corona ini.
“Kita tidak bisa meminta masyarakat tetap di rumah sementara perut mereka keroncongan,” tutupnya
Penulis : Haerun
