Satu Warga Kulbar Menolak Dikarantina, Ketua DPRD Butur Minta Polisi Dilibatkan

412
 

Buranga, Inilahsultra.com – Seorang warga di Kecamatan Kulisusu Barat (Kulbar) Kabupaten Buton Utara (Butur) menolak di karantina. Warga tersebut baru pulang dari luar negeri.

Kepala Puskesmas Langkumbe Kecamatan Kulbar, Sri Anjayati SKM mengatakan, sudah memerintahkan tim untuk mencari warga tersebut. Orang itu harus di karantina terlebih dulu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan wabah Covid-19.

- Advertisement -

“Saya sudah suruh orang untuk cari. Kita dengar dari keluarganya bukan dari Arab, tapi dari Taiwan. Katanya waktu datang sempat di karantina di Kendari, tapi tiba disini baru dua hari sudah berkeliaran lagi,” ungkap Sri saat kunjungan DPRD Butur, Selasa 31 Maret 2020.

Selain persoalan itu, Sri berharap, tidak ada warga yang menjalankan aktifitas dengan cara berkerumun. Sehingga aktifitas seperti itu harus dibubarkan.

“Kita berharap kalau ada pengumpulan massa kalau bisa dibubarkan dulu. Dan saya selalu koordinasi dengan Kapolsek,” tuturnya.

Dalam penanganan Covid-19, Puskesmas Langkumbe sudah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya melakukan penyemprotan disinfektan. Namun hal itu dilakukan secara sederhana.

“Kalat Satgas (Satgas Penanggulangan Wabah Covid-19) belum pernah turun kesini. Jadi kita bekerja saja sesuai yang kita ketahui. Kebetulan untuk bahan disinfektan yang lalu saya konsultasi dengan teman di Jawa untuk pembuatannya,” tutur Sri.

Dia menambahkan, untuk insentif para petugas medis, sudah ada nama-nama yang dikirim ke Dinas Kesehatan. Namun hanya 10 nama yang diakomodir. Sementara jumlah petugas medis yang bekerja melebihi jumlah tersebut.

“Soal insentif, kita disuruh setor 10 nama dulu. Mereka ini berada di garda terdepan pemutusan mata rantai Covid 19. Saya sempat tanya kenapa hanya 10, katanya keterbatasan anggaran. Kita belum tau juga berapa besaran insentifnya. Yang penting kita kerja dulu,” tandasnya.

Mendengar keluhan itu, Ketua DPRD Butur Diwan mengaku sangat prihatin.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah daerah memberikan anggaran yang cukup untuk insentif. Seluruh petugas medis termasuk personil TNI dan Polri yang ikut terlibat langsung dalam penanganan wabah Covid-19 bisa mendapatkan insentif.

“Jangan ada anggaran yang ditahan-tahan untuk penanganan wabah virus Corona ini. Kita semua harus bahu membahu mengatasi masalah ini,” ungkapnya.

Diwan mengaku, hampir setiap Puskesmas yang dikunjungi tidak siap menangani wabah virus Corona. Pasalnya, Puskesmas mengalami banyak keterbatasan.

“Kita hanya mau cek saja kelengkapan APD (Alat Pelindung Diri). Sekaligus apa masalah yang dihadapi Puskesmas untuk penanganan Corona ini. Kemudian sejauh ini bagaimana koordinasi dengan Dinas Kesehatan sekaligus Tim Penanganan Covid-19,” tandasnya.

Kemudian, lanjut Diwan, bagi warga yang menolak dikarantina agar secepatnya dikoordinasikan dengan aparat kepolisian. Sehingga orang tersebut bisa mematuhi SOP.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...