Rajab Jinik Desak Ketua DPRD dan TAPD Kota Kendari Evaluasi Anggaran Penanganan Corona

600
 

Kendari, Inilahsultra.com – Ketua Komisi III, LM Rajab Jinik mendesak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari untuk menggelar rapat paripurna bersama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Kendari membahas anggaran penanganan pencegahan Covid-19 atau Virus Corona.

Pasalnya, kata Rajab, anggaran yang disiapkan Pemkot Kendari kurang lebih Rp 10 miliar masih kurang untuk penanganan virus corona.

- Advertisement -

Sebab, kata dia, banyak fasilitas yang harus dilengkapi, seperti diperuntukkan pembelian Alat Pelindung Diri (APD) tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, dan untuk pengadaan program bantuan sosial bagi keluarga terdampak langsung pandemi corona.

“Kita harus dudukan bersama DPRD dan Pemkot untuk mengetahui anggaran-anggaran apa saja, yang harus kita ambilkan. Dana apa saja yang digeser untuk penanganan corona, dan harus kita putuskan bersama,” kata Rajab Jinik, Rabu 1 April 2020.

Menurut Rajab, dalam rapat tersebut dirinya akan mengusulkan pemangkasan dana reses, dana perjalanan dinas, dana aspirasi bahkan gaji setiap anggota dewan sebgaian untuk disisipkan penanganan wabah yang mematikan ini.

“Saya pribadi sangat sepakat, dan saya yakin teman-teman pasti sepakat juga anggaran perjalanan dinas, dana reses, dana aspirasi dan gaji dipangkas untuk penanganan corora. Tapi untuk menentukan itu, kita harus rapatkan bersama Pemkot Kendai sebagai kuasa anggaran,” jelasnya.

Namun, kata politikus Golkar ini, walaupun mengorbankan pemangkasan anggaran DPRD dan gaji selama enam bulan tapi kalau tidak disepakati oleh Pemkot Kendari tidak akan teraliasi.

“Saya mendesak Pemkot Kendari untuk segera mengeluarkan anggaran DPRD diperuntuhkan untuk penanganan corona,” ujarnya.

Anggota Fraksi Golkar ini menjelaskan, sesuai surat Menteri Keuangan, anggaran proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) harus ditunda pelaksanaannya, dan juga bisa berasal dari rasionalisasi anggaran proyek yang belum urgent dan masih bisa ditunda pelaksanaannya.

Melalui rapat tersebut, Tim TAPD Pemkot Kendari dapat menjelaskan program-program apa saja yang dipangkas anggarannya untuk penanganan corona. Memang, lanjut Rajab, anggaran penanganan corona ini merupakan anggaran daerah, tetapi DPRD harus mengetahui anggaran program mana yang harus diambil atau dipangkas.

“Sebagai kuasa anggaran pemkot lebih paham anggaran apa saja yang diambil anggaran, tapi DPRD harus mengetahui untuk kita setujui dan dikesepakati bersama, karena jangan sampai dikemudian hari ada lagi perbedaan persepsi terkait anggaran,” ujar Rajab.

Ketua AMPG Kota Kendari ini mengatakan, DPRR mendukung langkah pemkot dalam penanganan virus corona, tapi dalam pengunaan anggaran penanganan corona harusnya legislatif dilibatkan untuk mengetahui anggaran tersebut.

“Jangan terkesan bahwa kita anggota DPRD tidak punya kinerja padahal kami juga siap melakukan apa saja dan turun lapangan termaksud gaji siap dipotong,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...