Abu Hasan Minta DPRD Butur Turun Lapangan Sebelum Nilai Pemerintah Lambat

491
 

Buranga, Inilahsultra.com – Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan meminta agar anggota DPRD turun ke lapangan terlebih dahulu sebelum menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur lambat dalam melakukan pencegahan wabah virus Corona atau Covid-19.

Menurut dia, DPRD Butur hanya melihat dari luar. Sementara, Tim Gugus Tugas Covid-19 sudah bekerja maksimal.

- Advertisement -

“Itulah kalau kita menggunakan kaca mata dari luar. Padahal dari dalam, teman-teman Gugus Tugas sudah bekerja maksimal. Mereka bekerja siang malam, tanpa mengenal lelah,” kata Abu Hasan usai pelantikan Pj Sekda Budianti Kadidaa di Aula Setda Butur, Senin 13 April 2020.

“Tapi kalau yang mengatakan itu DPRD, yah DPRD-nya harus turun ke lapangan dulu tentang apa yang disampaikan itu,” tambah Ketua DPD PDIP Sultra ini.

Abu Hasan menegaskan, penjagaan di wilayah perbatasan Kabupaten Butur terhadap setiap orang yang akan masuk sudah dilakukan. Buktinya, Camat Wakorumba Utara dan tim sudah melakukan penjagaan. Begitu juga di Kecamatan Kulisusu Utara.

“(Penjagaan) Perbatasan tetap jalan. Di Wakorumba Utara Pak Camat sudah turun dengan tim. Di Kulisusu Utara juga pak camat turun,” ungkapnya.

Menurut Abu Hasan, setiap Tim Gugus Tugas turun ke lapangan menangani penyebaran virus Corona tidak harus melapor ke DPRD Butur. Apalagi harus disampaikan kepada setiap anggota DPRD.

Koordinasi, lanjut dia, cukup disampaikan kepada Ketua DPRD Butur.

“Tapi koordinasi dengan ketua itu berjalan. Nanti Ketua DPRD yang menyampaikan kepada anggotanya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, menyangkut pergeseran anggaran yang juga menjadi sorotan, bukan keinginan eksekutif. Pergeseran itu merupakan Instruksi Menteri Keuangan, Mendagri, dan Presiden.

“Pergeseran anggaran ini tugas yang sangat darurat. Jadi yang perlu diperdebatkan itu bukan keinginannya eksekutif. Saya, kalau keinginan saya, untuk apa geser-geser anggaran. Kita tunggu perubahan baru kita geser. Tapi ini darurat dan harus kita laksanakan. Instruksi dari Menteri Keuangan, Mendagri, Presiden, disertai dengan regulasinya,” tandasnya.

Sehingga, kata dia, tidak ada yang perlu diperdebatkan terkait pergeseran anggaran. Proses itu dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dari pemerintah pusat.

“Kalau kita tidak lakukan maka akan direview dari pusat,” tuturnya.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...