Kabag Humas Mubar Dinilai Sok Pintar dan Diminta Jangan Jadi Pejabat Segala Urusan

3952
 

Laworo, Inilahsultra.com– Terkait Surat Keputusan (SK) Kepala Desa soal pencabutan pemberhentian perengkat desa yang diperintahkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muna Barat (Mubar) LM Husein Tali menuai kontroversi.

Pernyataan yang dinilai Wakil II DPRD Mubar, Agung Darma terkait pencabutan kembali pengangkatan perangkat desa itu ditepis langsung oleh Kabag Humas Setda Mubar, Ali Abdin dalam pemberitaan beberapa waktu lalu.

- Advertisement -

Tanggapan dari Kabag Humas Pemkab Mubar itu menyoroti pola pikir Agung Darma yang terkesan dangkal dalam memahami sebuah aturan.

Selain itu, Agung Darma diminta banyak belajar lagi, agar bisa khatam Undang-undang.

Menanggapi hal itu, Agung Darma kembali memperjelas, bahwa soal surat edaran Sekda itu membuat kegaduhan ditataran kepala desa karena seolah-seolah kepala desa tidak memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Pada hal jelas, kata Agung, didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 2 huruf b dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berwewenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Kemudian peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 68 ayat 1 huruf c perangkat desa berhenti karena “ diberhentikan” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 67 tahun 2017 pasal 5 ayat 2 huruf c berbunyi perangkat desa berhenti karena di berhentikan berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut diatas.

“Maka jelas wewenang penuh kepala desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam perudang-undangan,” katanya.

Dengan adanya surat edaran sekda nomor 140/297/2020 perihal pencabutan SK Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sudah mengkebiri kewengan kepala desa karena ada beberapa desa yang memberhentikan perangkat sesuai dengan mekanisme seperti : Permintaan sendiri, usianya telah genap 60 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.

“Sejak pelantikan kepala desa tanggal 14 Februari 2020 sampai sekarang belum tuntas akhirnya berdampak dan tersendatnya roda pemerintahan dan ujung-ujungnya mengorbankan kepentingan rakyat Muna Barat secara menyeluruh,” terangnya.

Kata Agung, apapun komentar Pemda terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, tetap itu murni keterlambatan Pemda dalam menyusun regulasi peraturan Bupati yang katanya faham dan khatam tentang peraturan perundang-undangan.

“Tapi toh juga dilanggar dengan sendirinya, saya juga menyarankan kepada Ali Abdin sebagai Kabag Humas agar jelih dan lebih dewasa serta banyak belajar dalam melihat permasalahan yang ada di daerah,” ucapnya.

Ia menuturkan, seharusnya pemerintah daerah memfilter dan mengerjakan apa yang menjadi masukan dari lembaga DPRD Mubar, sebagai lembaga yang memiliki fungsi mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah bukan dengan jawaban yang begitu angkuh seolah-olah lembaga DPRD Mubar berdiri sendiri.

Biasanya, sambung Agung, statemen pimpinan DPRD kalaupun dijawab maka yang menjawab adalah pimpinan tertinggi di daerah atau Wakil Bupati karena kalau yang lain yang menjawab penempatannya kurang ideal.

“Saya menyarankan kepada Ali Abdin membuka Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah agar Paham tentang hirarki pemerintahan dan tugas-tugas yang melekat di masing-masing jabatan, agar Ali Abdin tidak terkesan sok pintar dan numpang tenar serta tidak menjadi pejabat segala urusan,” sindirnya.

Selain itu juga, Agung menguraikan, kalau Perbub itu memang sudah ada. Kemudian, persoalan Perbub dikatakan sudah kelar kenapa tidak diberikan kepada kepala desa untuk dijadikan acuan dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

Sudah sangat jelas, tegas politisi Demokrat ini Pemda tidak menjalankan amanat Permendagri, masih ngotot juga untuk membela diri.

“Kalau kalian sudah mempersiapkan diri tidak akan mungkin muncul kegaduhan di masyarakat desa. Mungkin karena sudah khatam aturan sehingga amanat Permendagri untuk membuat Perda sudah tidak dilaksanakan malah membuat Perbup,” herannya.

Untuk itu, dirinya selaku pimpinan DPRD Kabupaten Muna Barat mengimbau kepada Seluruh Kades kurang lebih 71 Kades yang melakukan pergantian perangkat agar menahan diri, karena lagi menghadapi pandemic Covid-19.

“Karena kondisi Negara dan daerah lagi tidak stabil, yang pasti saya bersama saudara -saudara berjuang untuk kepentingan rakyat Muna Barat secara menyeluruh,” ucapnya.

Sekda Mubar, Husein Tali sebelumnya mengaku surat perintah pencabutan SK Kades tentang pemberhentian perangkat desa ini dilakukan karena SK tersebut dinilai cacat hukum.

Olehnya itu, ia memberikan waktu 2×24 jam untuk mencabut SK perangkat desa itu dan setelah itu langsung melaporkan ke Bupati Mubar.

Sementara, Ali Abdin membeberkan pada salah satu media online, bahwa acuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Itu merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana UU DESA, Permendagri No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 83 tahun 2015.

“Pahami aturan itu. Saya jelaskan akan panjang. Karena banyak penjabaran aturannya. Jangan mengedepankan argumen politik. Karena, menjalankan roda pemerintahan, berdasarkan aturan yang berlaku,” terang Ali Abdin beberapa waktu lalu.

Penulis : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Komentar
loading...