DD Tahap I Desa Kombikuno Digunakan untuk Pembangunan Fisik, Anggota BPD Ini Protes

1971
 

Laworo, Inilahsultra.com– Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kombikuno, Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat (Mubar), Kasran menduga ada penyelewengan anggaran Dana Desa 2020 yang dilakukan Kepala Desa Kombikuno, Laode Musdin.

Kasran mengatakan, pencairan DD tahap I, seharusnya Kades Kombikuno fokus pada penanganan Virus Corona (Covid-19).

- Advertisement -

Namun tidak demikian, justru DD tahap I itu digunakan untuk pembuatan WC sebanyak 20 unit dan pengadaan sapi 6 ekor yang di lakukan sebelum pencairan tahap I.

“Harusnya itu anggaran digunakan untuk penangan pandemi Corona. Utamanya penyaluran BLT,” kata Kasran saat ditemui Inilahsultra.com, Sabtu, 2 Mei 2020.

Menurutnya, besar kemungkinan arahan Kemendes tidak dilaksanakan, agar DD sebagian besar dialokasikan untuk penanganan pandemi Corona utamanya penyaluran BLT.

“Menurut perasaan saya besar kemungkinan masyarakat Desa Kombikuno harus bersabar untuk tidak mendapatkan BLT di DD tahap I, karena sebagian anggaran sudah digunakan untuk pembangunan fisik dan pengadaan sapi,” ujarnya.

Kasran mengungkapkan, ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kades yang tidak sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Kemendes.

Olehnya itu, mantan koordinator mahasiswa Papua Kota Kendari ini, meminta kepada semua pihak terkait, dalam hal ini Bupati Mubar yang menjadi penanggung jawab penuh penanganan Covid-19, agar dapat mengambil sikap tegas untuk menyikapi dan menelusuri kebenaran dugaan ini demi kepentingan rakyat.

Sebabnya, sambung dia masyarakat Desa Kombikuno sangat mengharapkan bantuan BLT.

“Saya juga selaku anggota BPD melakukan koordinasi dengan teman-teman BPD untuk bersama-sama mempertanyakan pencairan DD tahap I,” imbuh mantan Aktivis UHO ini.

Sementara itu, Kades Kombikuno, Laode Musdin, saat dihubungi via selularnya, membatah adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses pencairan tahap I.

Namun, pihaknya mengakui bahwa pengadaan WC itu sudah selesai dikerjakan melalui pencairan tahap I.

Tetapi, pekerjaan itu sebelum adanya virus Corona dan belum ada himbauan dari pemerintah terkait dengan pengalihan anggaran DD untuk pencegahan pandemi Covid-19 ini.

“Itukan saya kerjakan sebelum adanya bencana ini (Covid-19). Artinya begini. Sudah jadi pekerjaan saya. Bukan menyalahgunakan. Menyalahgunakan itu terkecuali fiktif,” tegasnya.

Ia mengaku, setelah mendengar, bahwa ada pengalihan anggaran DD untuk Covid-19 itu, pihaknya langsung mengambil langkah terkait dengan program yang sudah masuk di APBDes.

“Setelah ada Covid-19 saya langsung mengantisipasi meskipun ada program yang saya tunda. Rehab rumah saya tunda, dananya itu Rp 97 juta untuk penanganan virus ini,” pungkasnya.

Reporter : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...