Nasib KPID Sultra yang Belum Kunjung Dilantik

502
 

Kendari, Inilahsultra.com – Nasib Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sultra makij tidak jelas.

Hingga saat ini, tujuh orang komisioner terpilih belum juga dilantik padahal mereka ditetapkan sudah hampir enam bulan.

- Advertisement -

Sebelumnya, DPRD Provinsi Sultra mengeluarkan keputusan No. 160/675 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPID Sultra sesuai pasal 25 ayat 2 PerKPI No. 1 tahun 2014, selanjutnya hasil tersebut diteruskan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Gubernur Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 60 tahun 2020 tentang Penetapan Anggota KPID Sultra masa bakti 2020-2023 sesuai surat Ketua DPRD Provinsi Sultra No. 160/16 tertanggal 13 januari 2020.

Dengan berbagai upaya anggota KPID Sultra yang baru terpilih terus melakukan upaya koordinasi dan menjalin komunikasi kepada pemerintah dan stakeholder demi penguatan kinerja dan dukungan KPID Sultra dalam melaksakan tugas fungsi dan wewenangnya seperti yang tertuang dalam amanah UU No. 32 tahun 2002.

Pada 15 Januari anggota KPID Sultra terpilih menyambangi kediaman Gubernur Sultra dalam rangka bersilaturahmi sekaligus meminta dukungan penuh dan menyatakan ide dalam penyelarasan program-program kegiatan KPID kelak.

“Kami berdiskusi dengan pak Gubernur dengan tujuan menyatukan presepsi bahwa KPID Sultra ke depannya harus menjadi bagian dari penopang kemajuan daerah kita dengan membukan akses bisnis industri penyiaran yang kapabel dan berkualitas sebagai sumber informasi publik dan masyarakat kita. Kami juga berkomitmen membantu serta upaya-upaya pemerintah dalam memberikan dukungan dan peran media lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran lokal, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan satelit dan kabel untuk memberikan kontribusi nyata pada kemajuan daerah kita,” anggota KPID Sultra terpilih Asman Hamidu.

Pada kesempatan tersebut, kata dia, Gubernur Sultra mengatakan bahwa KPID sebagai lembaga independen harus tegak lurus mengatur regulasi dan mengawasi lembaga penyiaran yang ada dan yang akan masuk.

Ia menyebut, KPID Sultra punya rencana kerja yakni fokus pada regulasi dan pengawasan dan bila diperlukan akan meneruskan dengan menindaklanjuti MoU Polri dan KPI pusat tahun 2018 untuk dilakukan lagi dengan Polda Sultra.

“Ini untuk menyatukan prespektif antara KPID Sultra dan Polda Sultra dalam menyikapi maraknya industri penyiaran liar yang tidak memiliki legalitas dan juga menanggapi aduan masyarakat terkait lembaga penyiaran kita di daerah,” jelasnya.

Di tengah pandemi corona, KPID tetap berupaya maksimal melakukan tugas dan pelayan semampunya. Misalnya mengakomodir perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran yang jatuh tempo. Misalnyaz PT. Muaz Bin Jabal.

“Dengan segala keterbatasan kami harus keluar menjawab dan berbuat semampu kami untuk melakukan evaluasi dengar pendapat terhadap industri tersebut. Dengan mengundang pihak pemerintah dan Balai Spektrum Frekuensi Loka Monitor Kendari juga pihak masyarakat sehingga terjadilah EDP pada 15 April 2020 melalui Via Zoom (gratis) nda pake embel anggaran. Pada kesempatan ini kami sempat mendapat apresiasi dari KPI Pusat dan Kementerian Kominfo melalui Dirjen Penyiaran yang mengatakan KPID Sultra bersama Balmon KDI berupaya melakukan yang terbaik disaat pandemi covid 19,” tuturnya.

Ia menyebut, kegiatan ini baru awal. Sementara masih ada SCTV, RCTI, MetroTV yang dalam masa tempo periode 2020 sampai 2021 ini akan mengalami Masa IPP expayer. Belum lagi aduan LPB yang ada di daerah daerah kabupaten yang memiliki usaha ilegal dengan menjual belikan konten dan melakukan pungli dan kami akan proses melalui aparat penegak hukum.

“Kami menyadari dukungan Pemprov dan DPRD Sultra akan mewujudkan semua tugas kami. Bayangkan tanpa pelantikan dan anggaran pun kami bisa melakukaan pelayan semampu kami. Meskipun kadang rasanya bahwa kami belum sepenuhnya sah. Tapi niat baik KPID dengan menerima SK menjadi legalitas kami mengemban amanah. Namun tak pernah pudar berharap kepada Pemprov agar melakukan pelantikan kepada KPID Sultra masa bakti 2020-2023 sebagai pengakuan publik dan amanah UU No. 32 tahun 2002 pasal 10 ayat 3, pasal 11 ayat 2, dan PerKPI no. 1 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, pasal 6 ayat 4, pasal 18 ayat 2, pasal 19 ayat 5, pasal 26 ayat 3,4,5 yang mengatakan bahwa Anggota KPID terpilih dilantik oleh Gubernur. Atas usul DPRD melalui hasil uji kelayakan dan kepatuhan kepada Pemprov,” imbuhnya.

Penulis : Jusbar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...