Rusaknya Jalan Nasional di Konawe, Pungli dan Kendaraan Over Load

501
 

Kendari, Inilahsultra.com – Oknum pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengendara roda empat, khususnya truk yang bermuatan berat.

Video oknum dishub tersebut diketahui setelah ada aduan dari masyarakat kepada anggota DPR RI Ridwan Bae.

- Advertisement -

Ridwan mengaku, praktik pungli ini harus dihilangkan.

“Ada pungli di dalam video itu ada oknum berpakaian dinas perhubungan,” kata Ridwan Bae, Kamis 14 Mei 2020.

Ridwan mengaku, mengomentari praktik ini karena turut berdampak pada jalan nasional Pohara menuju Konawe Utara yang sementara diaspal.

Menurutnya, kendaraan dengan beban berat semestinya tidak melintas di jalur itu karena berdampak pada kualitas pekerjaan jalan yang sementara dikerjakan.

“Apakah mereka pungut dengan sopir atau juga boleh lewat bagi kendaraan bermuaran lebih tapi wajib membayar. Ini bahaya,” katanya.

Dari video itu, kata Ridwan, sopir sepertinya sudah tahu kewajibannya lewat di jalur tersebut. Mengeluarkan uang lalu diberikan ke oknum Dishub.

“Bayangkan, tanpa ada karcis. Kalau terjadi di Konawe, bikin apa bupatinya. Kepala dinasnya bikin apa? Ini bisa memalukan kita semua,” jelasnya.

Selain untuk memuluskan aktivitas kendaraan yang secara tonase melanggar melintas di situ, ia juga menaruh curiga ada praktik tak lazim di sana.

Sebab, kata dia, kendaraan dengan beban berat terus dibiarkan melintas padahal bisa mempengaruhi pekerjaan jalan trans-Sulawesi itu.

“Praktik seperti ini harus hilangkan,” tekannya.

Jalan Nasional Rusak Parah

Jalan nasional yang menghubungkan Pohara ke Konawe Utara hingga Sulawesi Tengah itu menjadi jalur transportasi atau nadi perekonomian Sultra.

Dengan rusaknya jalan tersebut, berdampak pada aktivitas warga.

Ridwan menyebut Kementerian Pekerjaan Umum terus berupaya melakukan perbaikan jalan. Hanya saja, mobil truk perusahaan industri yang beroperasi di Konawe dibiarkan lewat di jalan nasional.

Masalah ini terkesan dibiarkan oleh pemerintah bahkan menjadi lumbung pungli oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Hal yang semacam ini membuat perbaikan jalan kita tidak tuntas khsusunya di jalur itu. Bagaimana pun kemampuan negara, jika saat dibangun dan dilewati kendaraan dengan beban berat, tidak akan tuntas pembangunannya,” bebernya.

Jalanan yang berhubungan langsung dengan industri di Morosi Konawe ini turut digunakan kendaraan perusahaan.

Padahal, kemampuan beban jalan hanya 8 ton. Sementara kendaraan yang lewat antara 15 sampai 21 ton.

“Tentu jalan itu mengalami over load. Tidak mampu menahan beban berat kendaraan perusahaan,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta kepada instansi terkait untuk menertibkan prilaku seperti itu termasuk menegakkan aturan.

Ridwan mengusul agar, Gubernur Sultra bersama pihak terkait agar duduk bersama menangani masalah ini.

Jalan yang ada bisa juga digunakan oleh perusahaan asal ikut memperkuat jalan tersebut hingga bisa menahan beban sampai di atas 25 ton.

Penulis : Pandi

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...