Tenaga Kerja Asing dan Tanggung Jawab Negara

1142
 

Oleh: Edi Sulkipli

Di tengah huru hara wabah covid-19 yang menyerang dan menimbulkan kepanikan bagi seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, muncul huru hara lain, masuknya tenaga kerja asing (TKA) di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Tenggara (Sultra).

- Advertisement -

Ribut soal TKA ini bukan hanya soal jumlah, tapi juga asal negaranya. Mereka berasal dari negara yang menjadi sumber atau awal mula wabah itu muncul, China.

Sebetulnya, berbicara soal TKA, tidak ada negara yang tidak mempekerjakan TKA. Amerika sebagai negara adikuasa juga mempekerjakan banyak TKA.

Indonesia pun mengirim ribuan TKI di beberapa negara untuk bekerja di sektor formal dan informal. Kebanyakan di Timur Tengah, China, Hongkong, dan Taiwan (dua negara terakhir menolak disebut bagian dari China).

Konstitusi kita menganut asas “bebas dan aktif”. Pengiriman TKI merupakan bagian dari politik luar negeri kita yang bebas dan aktif.

Akan tetapi persoalannya tidak sesederhana itu. Polemik TKA–khususnya TKA China ini– datang di saat yang tidak tepat. Pada saat negara sementara melawan musuh yang tidak kasat mata namun memiliki kemampuan membunuh lebih kejam dari senjata (covid-19). Wabah ini tidak hanya membunuh secara fisik, tapi juga memporakporandakan sektor ekonomi–formal dan informal–sehingga banyak dunia usaha gulung tikar dan pekerjanya menjadi pengangguran karena di rumahkan dan sebagian di PHK.

Negara pun harus menyunat beberapa pengeluaran (hampir setengah APBN) untuk dialihkan ke penanganan covid-19.

Penolakan dan amarah rakyat terhadap masuknya TKA China ini sangat beralasan. Mengapa negara lebih mementingkan hajat hidup warga negara asing (WNA) TKA, daripada rakyatnya sendiri.

Sementara pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 mengamanahkan tanggungjawab negara untuk mewujudkan “kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia”. Sumber-sumber perekonomian dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan WNA-TKA itu.

Kebijakan Jakarta yang terlalu “romantis” dengan China soal TKA ini dianggap melanggar konstitusi dan tidak konsisten terhadap aturan PSBB. Surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja yang bernomor : B-3/ 10204/PK.04/IV/2020, Lampiran : Satu berkas, Hal : Persetujuan RPTKA PT. Virtue Dragon Nickel Industry dan PT. Obsidian Stainless Steel, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trans Migrasi Prop. Sulawesi Tenggara, Tertanggal 15 April 2020, keluar pada waktu yang tidak tepat. Istilah hukumnya, “peraturan ini gagal membaca suasana kebatinan rakyat Indonesia”.

Dari sisi hukum, peraturan ketenagakerjaan, khususnya soal TKA mestinya dipedomani dengan super ketat. Membacanya harus secara hierarkis mulai dari UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR/Ekoosb), kemudian ke UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya. Permenaker Nomor 228 Tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh TKA, dan Peraturan Presidan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dari semua peraturan perundan-undangan yang ada, mestinya dipedomani secara ketat dan selektif agar tidak menjadi pintu yang membentangkan karpet merah kepada TKA yang non qualified. Perpres Nomor 20/2018 sangat longgar mengatur perihal masuknya TKA.

Menjadi tidak heran ketika muncul pemberitaan seorang WNA China dengan mudahnya (diduga) memalsukan identitasnya (KTP Kota Kendari) Sulawesi Tenggara, untuk mengeruk SDA Indonesia (Sultra) secara melawan hukum. Bandingkan dengan rakyat Indonesia, harus melewati beberapa meja hanya untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Jika ditelisik lebih mendalam, bahwa peraturan yang lebih rendah harus memperhatikan peraturan yang lebih tinggi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) UU/15/2019 Tentang Perubahan UU/12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Peraturan persiden adalah peraturan perundang-undangn yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah”.

Untuk pembahasan hirarki perundang-undangan mari kita sudahi saja. Untuk itu, penulis mengajak fokus pada TKA dan jabatan-jabatan yang dapat diduki.
Ketika diskusinya lebih dalam tentang TKA, patut dikritisi UU/13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang sebentar lagi akan direvisi melalui omnibus law cipta lapangan kerja. TKA secara eksplisit diatur dalam Pasal 42 ayat (4)“Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.
Sebagai contoh, Permenaker No 228/2019 mengatur beberapa jabatan dengan syarat untuk TKA. Khusus kategori pertambangan dan penggalian, pada kategori ini terbagi dalam tiga sub bagian.

Pertama 14. 1. Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi Gas Alam, jabatan yang dapat didudukuki oleh TKA pada sub bagian ini sebanyak 482 jabatan dan persyaratan untuk menduduki jabatan ini adalah berpendidikan S1 dan mempunyai pengalaman kerja 8, 10, dan 15 tahun (tergantung jabatan), demikian yang tertera pada kolom keterangan dalam lampiran Permenaker Nomor 228/2019 ini.

Kedua 14. 2. Golongan Pokok Pertambangan Batu, jabatan yang tersedia pada sub bagian ini sebanyak 15 jabatan dan persyaratan untuk menduduki jabatan ini adalah pendidikan S1 dan D3 serta mempunyai pengalaman kerja 5, 10, dan 15 tahun (tergantung jabatan).

Ketiga 14. 3. Golongan Pokok Pertambangan Panas Bumi, untuk sub bagian ini tersedia 95 jabatan, dan jabatan ini tidak mempunyai persyaratan hal itu ditandai dengan tidak adanya/kosongnya pada kolom keterangan pada lampiran Permenaker.
Setelah menelusuri jabatan yang dapat diduduki oleh TKA dengan kategori Pertambangan dan Penggalian. Maka total jabatan yang bisa diduduki oleh TKA sebanyak 595 jabatan yang bisa diduduki oleh TKA.

Jikalau TKA, yang akan datang 500 orang dengan masing-masing TKA menduduki jabatan tersebut, maka masih akan tersisa 95 jabatan lagi. Patut menjadi pertanyaan kita adalah apakah para TKA itu memiliki kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan dalam UU dan Permenaker ? Ini yang masih gelap hingga sekarang.

Jika alasan negara bahwa kualifikasi para TKA itu dianggap “lebih mampu” dari tenaga kerja lokal, justru disitulah letak tidak bertanggungjawabnya negara. Mestinya negara meningkatkan skill rakyatnya untuk dipekerjakan di tanah airnya sendiri ketimbang menggelar karpet merah kepada TKA.

Jakarta harus mengantisipasi isu ini secara cermat dengan melihat kembali konstitusi khususnya tentang hak-hak warga negara. Sebelum menjadi bola liar yang menjurus pada chaos yang mestinya bisa dihindari dengan cara mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia.

Penulis adalah Advokat dan Peneliti Epicentrum Politica

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...