Polres Butur Didesak Usut Lelang Proyek di BPBD

980
 

Buranga, Inilahsultra.com – Lelang proyek rekonstruksi bangunan pengaman pantai di Desa Lanosangia Kabupaten Buton Utara (Butur) diduga bermasalah. Sehingga Polres Butur didesak segera melakukan penyelidikan atas proyek senilai Rp 2,3 Miliar tersebut.

Humas CV Lintas Dirgantara Zardoni mengatakan, masalah dalam lelang proyek tersebut karena panitia lelang tidak mencantumkan volume pekerjaan. Ironisnya, tiba-tiba ada dua perusahaan yang memasukan penawaran.

- Advertisement -

“Panitia tidak memasukan volume pekerjaan sebagai kelengkapan dokumen. Padahal ini wajib untuk dimunculkan sehingga perusahaan punya acuan untuk menawar. Ini pelanggaran hukum yang dilakukan oleh panitia,” ungkap Zardoni saat bertandang di Sekretariat Forum Jurnalis Butur (FJB), Selasa 18 Mei 2020.

Zardoni menambahkan, salah satu dari kedua perusahaan yang memasukan penawaran kini telah panggil untuk pembuktian kualifikasi. Sehingga diduga kuat terjadi persekongkolan antara panitia dan kontraktor.

Atas dasar itulah, terang Zardoni, polisi perlu melakukan penyelidikan terhadap lelang proyek tersebut.

“Dasar mereka menawar apa kalau tidak ada volume yang dicantumkan,” tandasnya.

Zardoni mengaku, ikut mendaftar pada paket yang melekat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut. Namun perusahaan miliknya tidak memasukan penawaran karena tidak ada volume yang dicantumkan oleh panitia lelang.

“Kita mau menawar pakai apa kalau tidak ada volume. Padahal volume itu wajib ditayangkan,” cetusnya.

Zardoni mengaku merasa aneh dengan lelang proyek rekonstruksi bangunan pengaman pantai di Desa Lanosangia itu. Pasalnya, dua paket lainnya yang juga ada di BPBD mencantumkan volume pekerjaan.

Dua paket proyek itu yakni, rekonstruksi bangunan pengaman pantai di Desa Konde senilai Rp 2,3 Miliar dan rekonstruksi bangunan pengaman pantai di Desa Wantulasi senilai Rp 3,4 Miliar.

Atas kondisi itu, Zardoni meminta kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan itu. Apalagi pihaknya sudah melaporkan persoalan itu di Polres Butur.

Selain itu, Zardoni juga meminta kepada LKPP untuk menarik sertifikat pengadaan barang dan jasa yang dimiliki panitia lelang khususnya Pokja I. Pasalnya mereka tidak mampu memahami aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kepala UKPBJ Butur, Aswad mengatakan, jika ingin menyanggah ada ruang yang disediakan panitia.

“Kan ada ruang Aanwijzing. Minta penjelasan disitu,” kata Aswad saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 18 Mei 2020.

Ketua Panitia Lelang Mustamin menambahkan, ada lima perusahaan yang menyanggah pada lelang proyek tersebut. Namun tidak ada satu perusahaan yang menanyakan tentang volume pekerjaan.

“Jadi kami menjawab sesuai yang ditanyakan. Tidak mungkin kami menjawab yang tidak ditanyakan,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, Aswad juga membantah jika ada permainan antara panitia lelang dengan pihak kontraktor seperti yang dituduhkan Zardoni. Pasalnya, semua tahapan yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan jenjangnya.

“Jadi tahap 1, tahap 2, baru tahap 3. Jadi tidak ada lagi permainan seperti itu. Kalau masih manual oh wajar. Tahap 1 ke tahap 3 biasa dilewatkan,” tuturnya.

Sebenarnya, lanjut Aswad, volume pekerjaan itu merupakan tanggung jawab PPK dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pasalnya, BPBD melakukan login sendiri.

Kepala BPBD Butur Yurif Halir yang dikonfirmasi mengatakan, bisa saja persoalan tersebut terjadi karena pengaruh jaringan. Sehingga ada kekosongan pada volume pekerjaan.

“Saya sebagai PPK tidak ada kepentingan disitu,” kata Yurif.

Namun Yurif menegaskan, pihaknya bisa saja membatalkan lelang proyek tersebut jika bermasalah.

“Saya koordinasi dulu dengan pimpinan saya,” ujarnya.

Tenaga Teknis BPBD Butur Idam mengakui, sempat mengecek pada tanggal 13 Mei 2020 dan terjadi kesalahan. Sebagian terjadi kekosongan dalam hal ini volume. Sehingga pihaknya melakukan koordinasi dengan Ketua Panitia Lelang Mustamin.

Dalam koordinasi itu, BPBD meminta perpanjangan waktu untuk mengupload yang kosong dengan yang terbaru.

“Pada saat itu panitia bilang oke. Justeru dia koordinasi dengan provinsi oke. Sehingga meminta waktu perpanjangan 3 hari,” terangnya.

Namun setelah terjadi kesepakatan, lanjut Idam, Ketua Panitia Lelang Mustamin melarang untuk menguplod volume terbaru dengan alasan sudah ada dua peserta yang memasukan penawaran.

“Tidak bisa kalau mereka (Pantia Lelang) mau menyerang kita. Karena dari mereka yang mengatakan tidak bisa lagi mengupload. Padahal itu bentuk antisipasi kami,” tuturnya.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...