Lelang Proyek di BPBD Butur Terus Menuai Protes

974
 

Buranga, Inilahsultra.com – Lelang proyek pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton Utara (Butur) terus menuai protes. Kali ini protes datang dari Kuasa Direktur CV Tenggara Budi Pratama, Muh Yusuf Yahya.

Munculnya protes ini semakin menguatkan dugaan kongkalingkong yang dibeber Humas CV Lintas Dirgantara, Zardoni.

- Advertisement -

Menurut Yusuf, panitia lelang tidak paham aturan dalam hal ini Keppres Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tidak dicantumkannya volume dalam BOQ sebagai hal yang prinsip adalah sebuah kelalaian yang fatal.

“Sekalipun tidak ada peserta yang bertanya di dalam Aanwijzing tetap harus di muat dalam adendum karena volume itu sangat prinsip,” tegas Yusuf kepada Inilahsultra.com via telepon selularnya, Kamis 21 Mei 2020.

Menurut dia, pihaknya tidak memasukan penawaran seperti halnya CV Lintas Dirgantara karena tidak ada volume dalam BOQ. Pasalnya volume tersebut adalah dasar mengajukan penawaran.

Kata Yusuf, pernyataan Kepala UKPBJ Aswad dan Ketua Panitia Lelang Mustamin yang menyebut tidak ada peserta yang menanyakan volume saat Aanwijzing itu adalah pernyataan yang sesat.

“Itu pernyataan sesat dan konyol. Padahal mereka itu punya sertifikasi. Kok ngomongnya di media seperti itu. Ini terkesan panitia tidak paham dengan aturan Keppres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Apa yang dipersoalkan oleh peserta tender dalam kegiatan, itu faktanya benar,” tandasnya.

Yusuf menjelaskan, sesuai ketentuan di dalam dokumen pemilihan Bab 111 Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf D, Dokumen Pemilihan 12.3, apabila di perlukan Pokja pemilihan dapat memberikan informasi yang di anggap penting terkait dengan dokumen pemilihan.

Selanjutnya, 12.6, Apabila di perlukan Pokja pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang.

Kemudian, Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pekerjaan Konstruksi, Pasal 63 menyebutkan, dalam hal adendum dokumen pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali dokumen pemilihan, Pokja pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran. Hal itu kemudian diatur dalam Keppres Nomor 16 tahun 2018.

“Mestinya Pokja dapat membuat adendum. Apalagi ada pernyataan dari pihak PPK yang kami baca di media online bahwasanya pihak PPK sudah mengusulkan ke Pokja agar dibuatkan adendum BOQ yang berisikan volume,” katanya.

Seharusnya, lanjut Yusuf, Pokja dapat menggunakan ruang itu untuk melakukan adendum, bukan justeru menyalahkan peserta tender. Pasalnya hal itu adalah kewajiban sehingga mutlak dilakukan oleh Pokja.

“Bagaimana bisa peserta mengajukan penawaran kalau volume di dalam BOQ itu tidak ada. Apakah peserta tender disuruh menghitung sendiri berdasarkan gambar. Pertanyaannya apa peran konsultan perencana,” herannya.

Apalagi, terang Yusuf, kontrak pekerjaan ini adalah gabungan Lumsum dan gabungan harga satuan.

“Pokja tidak memahami pokok yang di permasalahkan oleh peserta tender sehingga jawabnya ngawur. Coba tanyakan ke panitia bagaimana caranya peserta tender bisa menawar kalau tidak ada Volume di dalam BOQ,” tuturnya.

Volume itu, menurut Yusuf, sifatnya mengikat dan final sebagai persyaratan mutlak yang wajib dicantumkan di dalam BOQ. Pasalnya kontraktor akan menawar harga bukan volume.

Atas dasar itu, Yusuf mempertanyakan masuknya penawaran dua perusahaan dalam paket proyek tersebut.

“Kenapa bisa dia masuk menawar. Saya heran dan bingung, kenapa bisa ya. Tapi saya takut suuzon ini bulan Ramadan. Baru saya dengar ada tender di Republik Indonesia ini tender pemerintah tidak ada volume di dalam BOQ. Baru pokja BPBD 01 butur yang mengadakan lelang seperti ini, dan itu menunjukkan bahwasanya pokja BPBD 01 Kabupaten Butur tidak paham dengan roh dan semangatnya pengadaan barang dan jasa pemerintah,” terangnya.

Yusuf menambahkan, jika kemudian Pokja tetap melanjutkan proses lelang sampai tahap pengumuman pemenang maka Pokja harus siap dengan konsekwensi hukum. Bahkan bisa saja terjadi pencabutan sertifikat panitia.

Yusuf mengaku, sudah berkonsultasi ke LKPP, Ombudsman dan penegak hukum lain terkait persoalan tersebut.

Bukan hanya itu, Yusuf juga menambahkan, paket pekerjaan rekonstruksi bangunan pengaman pantai Desa Wantulasi dan Desa Konde juga diduga terjadi kesalahan.

“Semua bukti sudah ada. Nanti penyidik Polda Sultra yang membuktikan,” tuturnya.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...