Pansus DPRD Bakal Telusuri Penggunaan Anggaran Covid-19 Kota Kendari

1893
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari telah menyepakati anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19 sebesar Rp 51 miliar.

Selain itu, anggaran dari pihak ketiga disalurkan melalui Donasi Relawan Pangan Kota Kendari sebesar 2,1 miliar yang telah disalurkan ke Pemkot Kendari.

- Advertisement -

Untuk mengetahui kebijakan anggaran Pemkot Kendari dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, DPRD Kota Kendari telah membentuk panitia khusus (Pansus) awasi anggaran Covid-19.

Wakil Ketua Pansus, LM Rajab Jinik mengatakan, untuk mengetahui kebijakan anggaran Covid dalam waktu dekat ini Pansus terlebih dulu akan memanggil Satgas Covid-19 untuk mengetahui arah pencegahan dan penanganan dalam penggunaan anggaran.

Setelah Satgas Covid, kata Rajab, Pansus akan memanggil OPD-OPD terkait dalam pelaksanaan teknis kebijakan anggaran Covid Pemkot Kendari.

“Akan kita panggil yang terlibat dalam penggunaan anggaran pencegahan dan penangann Covid, untuk kita mengetahui apa-apa yang telah dilakukan pemerintah kota termasuk Satgas Covid-19, yang nantinya kita sesuaikan apakah sesuai dengan kebijakan penggunaan anggaran atau tidak,” kata LM Rajab Jinik di Kantor DPRD Kota Kendari, Selasa 2 Juni 2020.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari menegaskan, apabila ada yang ditemukan kebijakan anggaran tidak sesuai penggunaannya, DPRD akan merekomendasikan ke penegak hukum dan meminta Pemkot Kendari bersama memperbaikinya.

“Kalau ada oknum yang bermain dengan anggaran kita akan merekomendasikan kepada penegak hukum, karena sangat jelas merupakan tindakan kejahatan dan melawan hukum,” tegasnya.

Kemudian, kata Rajab, Pemkot Kendari harus berhati-hati dan sesuai regulasi dalam melakukan penggunaan anggaran pencegahan dan penanganan Covid, karena saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memantau daerah yang melakukan penanganan Covid.

“KPK telah menegaskan akan memberikan hukuman mati yang korupsi anggaran Covid. Untuk itu, dewan mendukung Pemkot Kendari dalam keterbukaan penggunaan anggaran covid agar tidak terjadi perbedaan pendapat,” jelas Rajab.

Kemudian, terkait anggaran dari pihak ketiga, kata anggota Fraksi Golkar ini, DPRD juga akan meminta pertanggungjawabannya dari Pemkot Kendari terkait penggunaan anggaran tersebut.

“Kita akan tanyakan juga dana dari pihak ketiga yang masuk di pemkot dialokasi untuk apa. Nanti kita masuk dalam kebijakan yang dialihkan dimana anggarannya,” jelasnya.

Selain penggunaan anggaran, kata Rajab, Pansus juga untuk menampung dan mendapatkan masukan dari masyarakat yang memang tidak kesampaian di pemkot tentang kebijakan pencegahan dan bantuan sosial Covid-19.

“Ada masukan dari masyarakat tentang keluhan di tengah Covid-19 dengan kebijakan Pemkot Kendari, seperti bantuan sosial yang dikeluhkan  masyatakat karena tidak merata. Nantinya masukan dari masyarakat melalui pansus, DPRD akan merekomendasikan ke Pemkot Kendari untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...