Masyarakat Sipil di Sultra Minta Pemda Transparan Penggunaan Anggaran Corona

280
 

Kendari, Inilahsultra.com – Masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Transparansi Covid-19 Sultra mendesak Pemerintah Provinsi Sultra dan kabupaten atau kota untuk transparan penggunaan anggaran penanganan dan penanggulangan virus corona.

Yusuf Tallama dari perwakilan masyarakat sipil menyebut, keterbukaan dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan anggaran rakyat.

- Advertisement -

Menurut dia, transparansi tidak hanya berkaitan dengan anggaran hasil refokusing dan realokasi sebesar Rp 400 miliar melainkan bantuan atau sumbangan lain yang diterima pemerintah.

Sebab, kata dia, jangan sampai, bantuan dari pihak ketiga, atau perorangan bercampur baur dengan bantuan yang bersumber dari dana refokusing pemda.

“Kami meminta agar Pemda terbuka dan transparan soal ini,” kata Yusuf Talama, Kamis 4 Juni 2020.

Yusuf mengaku, pihaknya telah mencoba meminta salinan dokumen anggaran terkait refokusing dan realokasi APBD Sultra 2020 sebesar Rp 400 miliar ke Pemprov Sultra. Namun hingga saat ini, data data dimaksud belum juga diberikan.

Ia menyebut, publik wajib tahu pengelolaan anggaran bencana ini termasuk penerima bantuan nantinya.

“Kami meminta juga catatan sumbangan dari pihak ketiga baik swasta, individu yang masuk melalui satgas. Kami juga meminta data penerima bantuan sosial dan siapa yang mengelola bantuan tersebut,” jelasnya.

Ia mengaku, hingga saat ini, anggaran hasil refokusing Pemda Sultra sebesar Rp 400 miliar belum kelihatan di masyarakat, khususnya bantuan sosial.

Ia menduga, Pemda sedang berupaya menunda pembelanjaan ini sembari menunggu situasi pandemi corona reda.

“Ini sudah masuk bulan kelima, berdasarkan pantauan kita belum ada sepersen pun dialokasikan ke publik, yang ada baru sumbangan pihak ketiga,” katanya.

Yusuf menjelaskan, dana hasil refokusing Rp 400 miliar harus jelas pos belanjanya, termasuk dialokasikan kemana.

Selain itu, Pemprov Sultra juga harus melampirkan data penerima bansos dalam bentuk surat keputusan (SK) gubernur.

Sebab, lanjut dia, bansos yang beredar di masyarakat jumlahnya cukup banyak dan bersumber dari beberapa instansi. Misal, bansos dari Kementerian Sosial dalam bentuk program keluarga harapan (PKH). Bantuan dari pemerintah kabupaten kota, bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa dan bantuan dari kementerian.

“Harus jelas datanya agar tidak terjadi tumpang tindih dan tidak dobol,” bebernya.

Ia menuturkan, anggaran Rp 400 miliar untuk penanganan corona terbilang besar dan wajib dikawal dan diawasi oleh publik.

Hal ini untuk menghindari praktik penyalahgunaan anggaran dan meminimalisir warga yang berhak menerima lantas tidak kebagian bantuan.

“Kita khawatirkan tidak tepat sasaran. Masyarakat yang harusnya berhak malah tidak menerima. Atau warga yang korban PHK tidak mendapatkan bantuan,” tuturnya.

Ia juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra menunjukkan kewenangannya dalam hal pengawasan. Minimal tidak, perwakilan rakyat itu membentuk panitia khusus (Pansus) penggunaan anggaran ini.

“Pansus ini penting untuk menilai kinerja DPRD supaya kewenangan betul maksimal dijalankan,” pungkasnya.

Penulis : Onno
Editor : Pandi

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...