Anggaran Penanganan Covid-19 di Sultra Rp 400 Miliar Didistribusi ke SKPD

626
 

Kendari, Inilahsultra.com – Anggaran penanganan dan penanggulangan virus corona Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dialokasikan di 27 satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra Isma menjelaskan, anggaran Rp400 miliar untuk penanganan corona sudah disepakati antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan DPRD Sultra.

- Advertisement -

Anggaran tersebut dibagi dua yakni, berbentuk program kegiatan Rp 325 miliar dan Rp 75 miliar masuk pos belanja tidak terduga (BTT).

Program kegiatan Rp 325 miliar dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 133 miliar, ekonomi Rp 78 miliar dan sosial 114 miliar.

Sedangkan Rp 75 miliar di BTT dialokasikan di tiga jenis yakni, Rp 45 miliar untuk kesehatan, Rp 25 miliar sosial dan Rp 10 untuk ekonomi.

Khusus BTT, hanya beberapa SKPD yang mendapatkan alokasi. Sementara anggaran program kegiatan sebesar Rp 325 miliar, berdasarkan perencanaan awal, akan didistribusi ke 29 SKPD yang ada di Pemprov Sultra.

“Namun, dalam perjalanannya, proses administrasi penyusunan RKA (rencana kegiatan anggaran), ternyata dari 29 SKDP yang ajukan RKA hanya 27 SKPD. Duanya adalah Pemdes (BPMD) dan Kelautan (Dinas Kelautan dan Perikanan),” jelasnya, Jumat 5 Juni 2020.

Ia menyebut, selain dinas kesehatan dan RSU Bahteramas sebagai instansi teknis mengelola anggaran berbentuk program, SKPD lainnya juga dibolehkan mengelola anggaran yang berkaitan tiga item tadi, kesehatan, sosial dan ekonomi.

“Sekadar maskar dan hand sanitizer semua dinas boleh,” katanya.

Namun, lanjut dia, anggaran program kegiatan itu jumlahnya berubah setelah direfiew oleh Inspektorat dan BPKP. Bahwa yang bisa dialokasikan untuk kegiatan berbentuk program hanya Rp 241 miliar dari sebelumnya Rp 325 miliar.

Selisih antara Rp 325 miliar dan Rp 241 miliar sebanyak Rp 83 miliar dialihkan ke belanja tidak terduga (BTT). Dengan demikian, total BTT sebanyak 158 miliar.

“Anggaran BTT ini tidak melekat di DPA SKPD. Namun, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya tetap melekat di dinas,” katanya.

Ia melanjutkan, tersisa Rp 241 untuk belanja kegiatan ini dialokasikan ke beberapa kebutuhan, misalnya honor petugas kesehatan dan gugus tugas sebesar Rp 16,7 miliar dan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 179,4 miliar.

Selain itu, belanja modal sebesar Rp 45,3 miliar untuk digunakan beli barang menjadi aset tetap. Membangun gedung isolasi Covid-19, rehabilitasi kantor BPSDM dan eks SMA Angkasa sebagai tempat isolasi baru.

“Nah ini lah semua tertuang dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020,” tuturnya.

Isma menyebut, dokumen APBD 2020 hasil refokusing ini telah disampaikan ke DPRD sejak 27 Mei 2020 lalu. Sementara anggaran program kegiatan telah dicairkan ke SKPD masing-masing sejak 29 Mei 2020.

Terhadap penggunaan anggaran khusus program kegiatan di setiap SKPD, Isma mengaku belum mendapatkan laporan.

“OPD sudah belanja, tanya ke OPD. Saya belum ada laporan balik karena belum satu bulan ambil uangnya,” tuturnya.

Penulis : Pandi

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...