Mahasiswa Lapolea Mubar Protes Pergantian Perangkat Desa dan Penyaluran BLT

1314
 

Laworo, Inilahsultra-com-Persoalan terkait pergantian perangkat desa dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa masih saja diributkan sejumlah desa di Kabupaten Muna Barat (Mubar).

Apalagi, Pemerintah Daerah Mubar terkesan tutup mata apa yang menjadi keluh kesah masyarakat selama ini.

- Advertisement -

Seperti yang terjadi di Desa Lapolea, Kecamatan Barangka, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan pemuda dan mahasiswa Lapolea turun aksi di jalan karena merasa tidak diberlakukan dengan adil oleh kepala desa terkait dengan pergantian perangkat dan penyaluran BLT DD, Rabu, 10 Juni 2020.

Sejumlah masa aksi melakukan pembakaran ban di simpang Desa Lapolea, setelah itu menuju SMA 1 Barangka, terus ke Inspektorat dan terakhir di DPMD Mubar.

Penanggungjawab aksi, Azis Munandar mengaku, permasalahan yang mereka suarakan ialah penanganan Covid-19, dimana pemerintah desa dianggap tidak maksimal dalam pendataan penerima BLT. Selain itu, kisruh pergantian perangkat Desa.

“Sudah kurang lebih sebulan persoalan ini menjadi bola liar dan tidak pernah diselesaikan oleh pihak pihak yang bertanggung jawab,” kata Azis Munandar.

Tentang penanganan Covid-19, pihaknya melihat bahwa sama sekali tidak ada bentuk keseriusan dari Pemerintah Desa Lapolea. Sebab aktivitas di posko penanganan Covid 19 sama sekali tidak ada atau pun hanya dijadikan tempat untuk orang berkumpul.

Belum lagi, tambah dia tim satgas Covid yang terbentuk sama sekali tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

“Petugas medis tidak pernah sekalipun kami melihat berada dalam posko tersebut untuk menjalankan tugasnya sebagai tim Satgas Covid desa,” jelasnya.

Selanjutnya, mengenai persoalan BLT DD jika mengacu pada mekanisme pendataan BLT Dana Desa, apabila dilakukan secara serius dan maksimal maka tidak akan ada yang mendapat didua bantuan yang berbeda. Misalnya, BLT dan bantuan sosial.

“Faktanya di Desa Lapolea masih terjadi hal tersebut bahkan ada yang sudah diberikan uangnya namun ditarik kembali oleh pihak desa,” bebernya.

Terakhir mengenai perangkat desa, pihaknya sedikit menyinggung terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan Sekda pada tanggal 14 April 2020 untuk pencabutan kembali pengangkatan dan pemberhentian perangkat yang ditujukan kepada para camat se Kabupaten Muna Barat.

Salah satu isinya adalah memerintahkan kepada para kepala desa agar tidak mengganti perangkat desa yang lama dan atau kepala desa yang telah mengaktifkan kembali perangkat desa yang lama serta telah membayarkan hak-haknya, untuk melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang baru, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku(Perbup No 12 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa).

Selain itu, ada himbauan Bupati Mubar yang beredar di video secara lisan agar semua kepala desa di wilayah setempat mengindahkan surat edaran dari Sekda.

“Tetapi fakta lapangan yang terjadi di Desa Lapolea, para perangkat yang bekerja dan bertugas membantu kepala desa bukanlah perangkat-perangkat yang lama tetapi adalah orang-orang baru yang sampai pada hari ini legalitasnya masih dipertanyakan,” ujarnya.

Untuk itu, Pemuda dan Mahasiswa Lapolea meminta agar Pemerintah Daerah Mubar dalam hal ini Inspektorat agar melakukan pemeriksaan dan pengawasan penggunaan dana Covid 19 di Desa Lapolea, serta menindak lanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait terhadap Surat Edaran Sekda Muna Barat,Permendagri Nomor 67 Tahun 2017,UU Nomor 6 Tahun 2014. Menjlankan fungsinya sebagai monitoring terhadap BLT Dana Desa.

“PIhak-pihak yang diduga memalsukan tanda tangan agar dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar diberi sanski sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Sekjen BEM Hukum UHO ini.

Sementara, Kades La Polea, Laode Ala saat dihubungi mengaku, terkait penyaluran BLT itu sudah tidak ada persolan. Semua sudah sesuai mekanisme yang ada.

“Kalau pembagian BLT itu sudah tidak ada masalah di sini. Semua sesuai mekanisme. Kita sudah lakukan tahapan-tahapan mulai dari rapat sampai penetapan,” katanya.

Tak terkecuali pergantian perangkat, pihaknya mengaku, soal pergantian perangkat itu masih pejabat pelaksana kades lama. Namun, setelah keluar surat edaran Sekda pihaknya masih belum melakukan pergantian.

“Untuk pergantian perangkat itu masih Pelaksana kades dulu. Jadi di Desa Lapolea itu setelah saya dilantik tanggal 14 April lalu dan setelah keluar surat edaran sekda, saya belum melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat. Semua perangkat yang saya terima hari ini itu semua dari pelaksana,” ucapnya.

Reporter : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...