Fraksi PKS Pertanyakan Konsistensi Ketua DPRD dan Pemprov soal TKA

343
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya memberikan izin terhadap kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China untuk bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) di Morosi Kabupaten Konawe.

Dalam rapat paripurna DPRD bersama Pemprov Sultra dengan agenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Laporan Keuangan Pemerinah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019, Senin 15 Juni 2020.

- Advertisement -

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sultra Rasyid mempertanyakan konsistensi Pemprov Sultra terkait kedatangan TKA di Morosi, Konawe yang sebelumnya secara tegas menolak.

Tetapi, kata Rasyid, sesuai dengan informasi dan berita yang beredar Gubernur Sultra Ali Mazi sudah mengizinkan TKA masuk Sultra.

“Interupsi pimpinan, melalui kesempatan ini saya dari Fraksi PKS mempertanyakan langsung kepada pimpinan sidang dan Gubernur Sutra terkait diizinkannya TKA masuk Sultra asal China sebanyak 500 orang. Bagaimana konsistensi Pemprov secara tegas menolak TKA masuk Sultra,” tanya Rasyid.

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sultra ini, juga mempertanyakan kepada pimpinan DPRD Sultra terkait izin masuknya TKA asal China yang sebelumnya getol menolak kehadiran, bahkan Ketua DPRD Sultra bakal melakukan penolakan dengan memimpin massa untuk melakukan demo menolak hadirnya TKA di Sultra.

“Sebagai wakil rakyat ingin menyampaikan kepada unsur pimpinan, jangan sampai unsur pimpinan atau wakil rakyat masuk angin. Harusnya kita mengetahui terlebih dulu terkait regulasi kedatangan 500 TKA dan bagaimana untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang akan melibatkan lebih dari 3000 tenaga kerja lokal di tengah pandemi Corona,” tanyanya.

Ketua DPRD Sultra Abdul Rahman Saleh yang memimpin sidang paripurna langsung memberikan jawaban atas interupsi dari Rasyid

Menurut Ketua DPW PAN Sultra ini, DPRD Sultra tetap akan konsisten terhadap bakal hadirnya TKA asal China di Bumi Anoa, dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan yang akan menghadirkan TKA tersebut.

“Pada dasarnya DPRD Sultra tetap akan konsisten untuk mengawasi dan mengevaluasi izin kehadiran TKA di Sultra. Kita akan bersama sama mengikuti dan melakukan monitoring,” ujarnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...