Penerima PKH di Kendari Keluhkan Bantuan Diduga Disunat, ATM Dipegang Orang Lain

2703
 

Kendari, Inilahsultra.com Salah seorang warga Kendari Caddi, Tumini mengeluhkan adanya pemotongan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan nominal yang berbeda-beda.

“Penerimaan tahap pertama uang PKH saya terima Rp 1 juta. Kemudian tahap berikutnya uang masuk Rp 1,7 juta, tapi saya dikasikan hanya Rp 1,1 juta saja dari Tenaga Sosial Kesejahteraan Kecamatan (TKSK),” terang Tumini belum lama ini.

- Advertisement -

Sebenarnya, kata Tumini, dirinya tidak mempermasalahkan nominal uang yang diterima. Hanya saja, lanjutnya, dirinya bingung menerima bantuan yang tak sesuai dengan dana yang masuk di rekening pribadinya.

“Yang lebih mengherankan lagi, kartu ATM-nya kita yang bantuan PKH dikuasai oleh oknum TKSK di wilayah kecamatan tersebut,” terangnya.

Ironisnya lagi, lanjut Tumini, dirinya diancam akan dicoret sebagai penerima PKH oleh oknum TKSK tersebut.

“Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya takut melapor karena kita diancam akan dicoret sebagai penerima kalau macam-macam,” tutup Tumini.

Sementara itu, Sejajar Sulawesi Tenggara (Sultra) menemukan banyak masalah perihal penyaluran bantuan sosial (bansos) terdampak Covid-19. Hal itu termasuk bansos PKH yang dinilai bermasalah di Kota Kendari.

Salah satu temuan Sejajar Sultra terkait bantuan PKH tidak sampai ke warga yang dibenarkan oleh Lurah Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Hasman Dani.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari, Indra Muhammad saat dihubungi untuk dikonfirmasi soal aduan bansos masyarakat tidak merespon.

Namun, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengaku geram adanya aduan masyarakat terkait bansos masyarakat terdampak Covid-19 maupun Program Keluarga Harapan (PKH) yang disunat.

“Saya minta penyaluran Bansos Covid-19 maupun PKH dari pemerintah pusat dilakukan secara serius, transparan dan jujur. Karena yang kita kelola ini uang negara, jadi jangan main-main,” tegas Sulkarnain Kadir, Selasa 16 Juni 2020.

Dengan beberapa aduan yang masuk, orang nomor satu di Kota Kendari ini, akan segera melakukan monitoring dan evaluasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini Dinsos sebagai pendamping.

Selain di tingkat OPD, lanjut Sulkarnain, akan juga dilakukan evaluasi di tingkat kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dengan mengetahui kondisi dan fakta di lapangan.

“Kita akan evaluasi semuanya baik dari tingkat OPD maupun dari tingkat kelurahan,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...