Ketua DPRD Sultra : TKA Pakai Visa Kunjungan dan Rugikan Negara

689
 

Kendari, Inilahsultra.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdurrahman Saleh menyatakan, terkait rencana kedatangan tenaga kerja qsing (TKA) asal China di Sultra harus taat kepada peraturan-peraturan yang ada.

Ia menyebut, kecenderungan TKA yang masuk di Sultra memakai visa 211 atau visa kunjungan, visa seminar dan itu non komersial. Hal ini lah yang membuat negara rugi.

- Advertisement -

“Kami tidak anti-investasi di Indonesia termasuk di Sultra, tetapi mereka (TKA) harus taat kepada peraturan yang ada.
Sekali lagi kami tidak anti-investasi karena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diperlakukan di luar negeri pasti ada mekanisme peraturan yang ada,” jelas Abdurrahman Saleh saat ditemui di ruangannya, Rabu 17 Juni 2020.

Dalam rapat video conference yang digelar dengan kementerian terkait ia mengusulkan dibuat pakta integritas terhadap perubahan tenaga kerja asing dengan memakai visa 311.

“Dalam aturan yang ada, TKA harus tenaga kerja ahli. Jadi kalau bukan tenaga ahli nggak bisa masuk,” tegasnya.

Kemudian, sambung Abdurrahman, tenaga kerja ahli dalam aturan ketenagakerjaan, perbandingannya satu tenaga ahli didampingi 10 tenaga kerja lokal. Kalau mereka akan hengkang, maka pekerja lokal akan melanjutkan.

“Selama ini disinyalir mereka melakukan visa yang tidak sesuai, saya greget melihat kondisi ini ada kecenderungan pembiaran,” tuturnya.

Abdurrahman Saleh menyarankan, sebelum TKA masuk, mereka harus memenuhi syarat yang dimaksudnya.

“Sehingga ini bisa menjadi contoh pekerja-pekerja lain jangan sampai mereka masuk begitu saja, mengakunya tenaga ahli tapi kenyataannya di lapangan bukan ahli bagaimana itu,” tegasnya lagi.

Ia menyebut, keputusan mendatangkan TKA ini adalah gawean pemerintah pusat. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya pernah menyurat secara resmi ke Presiden RI Joko Widodo agar tata kelola TKA diatur ketat.

“Tenaga kerja lokal harus betul-betul diberdayakan. Selain itu, tanggung jawab perusahaan terhadap eksistensi pekerja sehingga kita ini betul-betul menerima TKA dengan benar,” lanjutnya.

Ia menyebut, para TKA yang didatangkan dari China disebut tenaga ahli. Tapi fakta di lapangan, mereka jadi driver escavator yang harusnya bisa dikerjakan tenaga kerja lokal.

“Bahkan mereka katakan sebagai tenaga kerja ahli tapi ketika saya kunjungi di lapangan, mereka lagi menyusun batu bata ini bisa dikerja tenaga kerja lokal. Inikan sama dengan kebohongan publik, ingat UU ketenagakerjaan jelas, jika mereka melanggar kena hukuman pidana lho,” ucapnya.

Ia menuturkan, setiap satu TKA minimal didampingi 10 orang tenaga kerja lokal
Bila 500 orang yang didatangkan, makan minimal 5 ribu tenaga kerja lokal.

“Tap apa bisa secepat itu. Makanya dituntaskan dulu mekanisme, aturannya dan kita duduk bersama, dibentuk tim terpadu pusat juga tidak serta merta,” pungkasnya.

Penulis : Onno

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...