Beberapa Jurnalis Dipolisikan di Buton, Anggota DPRD Sultra : Ini Darurat Demokrasi

1438
 

Kendari, Inilahsultra.com – Kasus pemidanaan terhadap jurnalis di Kepulauan Buton turut menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Syahrul Said.

Politikus NasDem ini menyebut, jurnalis seharusnya tidak bisa dipidana hanya karena karya jurnalistiknya mengkritik pemerintah.

- Advertisement -

“Kita sangat sayangkan adanya upaya pemidanaan jurnalis karena karya jurnalistiknya. Ini sama saja mengancam demokrasi. Bahaya ini. Ini sudah kategori darurat demokrasi,” kata Syahrul Said, Jumat 19 Juni 2020.

Anggota Komisi III DPRD Sultra ini sangat menyesalkan kepala daerah di Buton memilih jalur hukum di kepolisian dari pada menempuh mekanisme yang seharusnya.

Anggota DPRD Sultra Dapil Kepulauan Buton ini menyebut, Dewan Pers adalah lembaga yang memberikan penilaian terhadap melanggar atau tidaknya karya jurnalistik wartawan.

“Itu sudah konsensus kita bernegara. UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 merupakan salah satu perjuangan kita pada era Reformasi. Jangan lagi keran kebebasan pers dibungkam dan kembali pada situasi Orde Baru,” jelasnya.

Sebelumnya, wartawan Buton Tengah (Buteng) Moh Sadli Saleh dilaporkan ke polisi oleh Bupati Buton Tengah Samahuddin karena memberitakan pengerjaan jalan simpang empat Labungkari Buton Tengah. Sadli mengkritik kebijakan pemerintah daerah itu. Atas kasus ini, Sadli divonis bersalah dan dipenjara dua tahun.

Terbaru, salah satu wartawan di Buton Selatan yang juga dilaporkan Bupati Buton Selatan La Ode Arusani. Terlapor yang juga merupakan jurnalis telisik.id tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Buton.

Terhadap pelaporan dua jurnalis ini, Syahrul menilai tidak tepat di tengah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi asas demokrasi.

Menurutnya, kedua kepala daerah itu harusnya menempuh jalur mengadukan medianya ke Dewan Pers atau dalam bentuk perdata.

“Saya sangat tidak sepakat dengan melaporkan ke polisi. Kenapa tidak mengklarifikasi saja. Lapor ke Dewan Pers. Kalau tidak, somasi dan ajukan perdata ke pengadilan. Jangan main penjara. Macam kita tidak baku kenal-kenal saja,” katanya.

Syahrul menyebut, sudah menjadi risiko pemerintahan atau kepala daerah dikritik. Hal ini juga sebagai cambuk agar waspada tidak masuk jurang yang salah dan bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Ia juga meminta agar kepala daerah tidak anti-kritik dan bawa perasan (baper) atas kritik publik.

“Kita ambil contoh saja Gubernur Sultra Ali Mazi. Dikritik setiap hari tidak goyang. Difitnah di media sosial, ia tidak laporkan,” katanya.

Setiap kritikan yang ada, kata Syahrul, selalu ditanggapi positif. Diklarifikasi ke publik agar tidak liar. Model seperti ini yang telah dianjurkan dalam konsensus undang-undang.

“Harusnya Bupati di daerah mengambil cara gubernur. Jangan buat luka lah dengan masyarakat. Kalau pun ada kebijakan yang dikritik, diklarifikasi, diluruskan. Jangan main lapor. Jangan membuat demokrasi kita jadi darurat. Bicara sedikit bisa dipenjara,” pungkasnya.

Penulis : Jusbar

Editor :Pandi

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2
Komentar
loading...