Status Tenaga Ahli 500 TKA China Diragukan

1675
 

Kendari, Inilahsultra.com Banyak pihak meragukan kualifikasi keahlian 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang akan masuk Sulawesi Tenggara.

Keraguan itu datang dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra jelang kedatangan ratusan TKA ke lokasi industri Morosi di Kabupaten Konawe.

- Advertisement -

Ketua Presidium JaDI Sultra Hidayatullah menyebut, pihaknya menolak kedatangan TKA berkait menolak pembodohan.

Pembodohan itu, kata mantan Ketua KPU Sultra ini cukup masuk akal dan punya korelasi dimana pemerintah China memiliki kebijakan bahwa setiap penanaman investasi di luar negaranya harus diikuti dengan ekspor tenaga kerja.

Misalnya kebijakan law of the control of the exit and entry citizen yang diterbitkan pada 1986, tujuannya untuk mengatasi persoalan kelebihan angka tenaga kerja di China.

“Ini Pembodohan karena untuk mengatasi kelebihan tenaga kerja di China maka Indonesia termaksud Sultra adalah daerah yang harus menampung pekerja China. Memang kita di Indoensia termaksud Sultra ini sudah zero dari pengangguran dan kemiskinan?,” kata Hidayatullah dalam keterangan tertulisnya, Jumat 19 Juni 2020.

Menurut Hidayatullah, mendatangkan TKA China bukan lagi pembodohan justru menjadi penjajahan di sektor ekonomi. Dimana Indonesia ditumpuk utang dengan ditingkatkan investasi China sehingga mudah ditekan dan mengikuti kemauan mereka dengan sesuka hatinya.

“Akhirnya China menambah terus TKA-nya yang dominan buruh kasar ketimbang ahli. Ini adalah penjajahan dimana kedaulatan kebangsaan kita terinjak-injak di bawah kendali agresi investasi China,” bebernya.

Pembodohan selanjutnya, kata Hidayatullah, sikap pemerintah sangat memprihatinkan karena cenderung mudah dibodoh-bodohi, mudah ditekan dengan investor, akhirnya tidak cakap dan tidak transparan dan tidak jujur kepada rakyatnya sendiri dalam menyikapi kedatangan 500 TKA tersebut.

“Masa iya 500 TKA itu semua ahli? Ahli tentang apa sampai dengan jumlah 500 orang TKA?,” bebernya.

Dalam UU Ketenagakerjaan, urai Dayat, setiap satu orang TKA wajib ada tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping. Hal ini bertujuan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.

“Lalu dari 500 TKA itu berapa buruh kasarnya? Masa iya buruh kasar TKA didampingi juga dengan buruh kasar tenaga kerja lokal kita? Dimana logikanya? Pembodohan yang keterlaluan,” tuturnya.

Keberadaan PT VDNI di Kabupaten Konawe dihitung sudah sekitar 5 tahun. Namun banyak pertanyaan sampai saat ini tenaga kerja lokal sebagai pendamping ahli TKA belum juga ada alih transfer pengetahuan    sebagaimana dimaksud UU ketenagakerjaan.

“Kalau seperti ini tentunya terus saja TKA ini akan mengganggu stabilitas tenaga kerja lokal kita. Masa iya pendampingan tenaga kerja lokal dalam 5 tahun di PT VDNI itu statusnya buruh terus?,” jelasnya.

Ia pun curiga PT VDNI tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja lokal di Morosi, sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA yang terus datang secara bergelombang dalam 5 tahun terakhir.

“Lalu Pemrov Sultra tidak mengevaluasi peralihan posisi pekerja asing ke pekerja lokal? Lalu yang 500 TKA itu ahli apa sebenarnya? Pembodohan terus terjadi berulang-ulang,” tuturnya.

Ia menyebut, di tengah pendemi Covid-19 seperti ini selain darurat kesehatan, masyarakat mengalami darurat ekonomi dan terancam PHK akibat pekerjaan semakin sulit.

“Tetapi kenapa justru pekerjaan yang ada akan diserahkan ke asing? Semakin menyakitkan, sampai saat ini belum terlihat upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan Gubernur Sultra untuk mengungkapkan kenapa begitu tega dengan menutupi semua ini,” katanya.

Itu, ia meminta kepada pemerintah pusat melalui Menaker dan para menteri terkait serta Gubernur Sultra untuk membatalkan surat izin kerja dan surat izin masuk 500 TKA China tersebut di wilayah Sultra.

“Dan mereka segera meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Sultra atas kelalaian kebijakan mengizinkan 500 TKA masuk di Sultra. Kenapa itu penting, karena kebijakan mengizinkan 500 TKA asal China tersebut pasti menimbulkan gejolak sosial dan kecemburuan dari para buruh lokal,” tuturnya.

Sementara itu Human Resources Development (HRD) Manager PT VDNI, Ahmad Saekuzen mengklaim, seluruh TKA yang akan didatangkan secara bertahap nanti sudah memenuhi syarat.

“Kedatangan 500 TKA ini sesuai aturan hukum dan prosedur yang ada di negara kita,” jelasnya.

Ia menyebut, 500 TKA ini menggunakan visa kerja bukan visa kunjungan seperti yang diberitakan selama ini. Ia juga menyebut, TKA yang datang ini adalah tenaga ahli di bidangnya.

Hanya saja, Ahmad tidak menyebut keahlian bidang apa yang dimaksud.

Penulis : Onno

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...