Banyak Dugaan Korupsi, Warga Ancam Laporkan Plt Kades Bhangkali Barat ke Polisi

514
 

Raha, Inilahsultra.com – Rapat lanjutan mengenai pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) 2019 di Desa Bhangkali Barat, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna kembali berakhir ricuh.

Kericuhan terjadi akibat Pemerintah Desa (Pemdes) Bhangkali Barat tidak mampu menjawab beberapa temuan masyarakat, terkait program yang telah dilaksanakan Pemdes dari anggaran Dana Desa tahun anggaran 2019, yang dinilai oleh masyarakat terindikasi korupsi.

- Advertisement -

“Berdasarkan hasil penelusuran yang kami lakukan di lapangan, ada banyak sekali temuan-temuan yang tak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, pertama soal pembangunan bak penampung air yang banyak menghabiskan anggaran tapi fisik bak mengalami banyak kebocoran, kedua soal pengadaan pipa distribusi yang banyak ditemukan kebocoran di setiap titik, hal ini karena tidak sesuai dengan standar PDAM,” ungkap La Ode Ali Akbar Kamis, (18/06/2020).

Lebih lanjut, soal penemuan harga pipa HDPE yang dinggap tidak memperhatikan asas efisiensi karena terlampau mahal dan tidak sesuai standar PDAM. Kemudian soal pengadaan semen dan pasir yang terlampau banyak, sementara volume pekerjaan berukuran kecil, dan lebih parahnya pengenaan pajak yang dinilai mengada-ada.

“Sebenarnya masih banyak lagi masalah yang ada di desa ini, dan itu semua tidak mampu dijawab oleh pemerintah desa dan ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), keadaan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada indikasi korupsi yang dilakukan secara bersama-sama,” lanjutnya.

Karena tidak ditemukannya titik terang dalam rapat desa, masyarakat yang hadir sepakat untuk melanjutkan perkara yang terjadi dalam Desa Bhangkali Barat ke jalur hukum, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan.

“Dalam waktu dekat kami atas nama masyarakat akan melaporkan perkara ini ke Polres Muna, sebagai bentuk ketidakpercayaan kami kepada Pemerintah Desa Bhangkali Barat,” ucap La Ode Ali Akbar.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Laodes, yang ikut dalam jalannya rapat mengungkapkan, jika masyarakat merasa tidak puas dengan jawaban Pemdes Bhangkali Barat silahkan menempuh jalur-jalur hukum.

Karena itu atas ketidakpuasan masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban maka dari itu pihak masyarakat yang merasa dirugikan atas pengerjaan program desa akan menempuh jalur hukum.

Sementara, Plt Kades Desa Bangkali Barat, La Ode Ndimali membenarkan terkait ricuhnya rapat dalam pembahas pertanggungjawaban anggaran dana desa (ADD) 2019 di desa Bangkali Barat bersama masyarakat setempat.

Terkait persoalan yang dituduhkan oleh sejumlah masyarakat bahwa ada temuan yang didapat dalam pembangunan fisik yang dianggarakan melalui DD sudah tidak ada persoalan dan semua pekerjaan dilakukan sesuai mekanisme yang ada.

Seperti pembangunan bak penampung air, pengadaan pipa distribusi yang banyak ditemukan masyarakat tersebut ada kebocoran di setiap titik itu saat ini sudah diperbaiki kembali.

“Semua pekerjaan yang dianggarkan dari DD 2019 itu sudah sesuai RAB yang ada,” Kata LD Ndimali saat dihubungi, Sabtu 19 Juni 2020.

Pihaknya juga sangat menyayangkan apa yang terjadi dalam rapat sebelumnya hingga menjadi ricuh. Ia menilai ada sejumlah mahasiswa yang sengaja memperkeruh suasana di tengah masyarakat desa Bangkali Barat.

Ricuh yang terjadi dalam rapat itu persoalan warga meminta RAB realisasi penggunaan anggaran DD 2019. Namun pihaknya tidak berani memberi karena sesuai rapat tingkat kabupaten yang pemateri dari pihak kementerian tidak serta merta harus dipegang oleh warga.

Bahkan pendamping desa pun untuk menjelaskan terkait apa yang warga temukan itu tidak diberikan kesempatan untuk berbicara.

“Yang jelasnya kita juga sudah bagikan dalam bentuk gelondongan. Seperti yang kita pampang di papan informasi APBDesa. Sebenarnya masyarakat tidak persoalkan itu,” katanya.

Penulis : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...