Ketua DPRD Sultra : 500 TKA Asal China Tak Memiliki Visa Kerja Disuruh Pulang

3110
 

Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan melakukan pemeriksaan visa 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang masuk di Sultra untuk bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainles Steel (OSS).

Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurrahman Shaleh mengatakan, sebenarnya dirinya tidak menolak TKA asal China, melainkan kedatangan mereka harus memenuhi mekanisme dan aturan. Sama halnya apa yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di negara lain.

- Advertisement -

Lanjut dia, 500 TKA asal negeri Tirai Bambu ini memasuki kawasan industri Morosi di PT. VDNI dan PT. OSS harus dipastikan visa yang digunakan oleh KTA dengan visa 312 atau visa kerja bukan visa 211 atau visa kunjungan.

“Untuk itu atas nama DPRD, saya minta pihak PT VDNI sebelum kedatangan TKA gelombang pertama pada Senin 23 Juni untuk menyerakan visa pada hari minggu, dan kemudian kita akan lakukan pengecekan di Bandara Haluloeo,” kata Abdurrahman Shaleh, Jumat 19 Juni 2020.

Hal ini dilakukan, kata pria biasa disapa ARS ini, untuk memastikan apakah mereka ini betul-betul tenaga ahli atau hanya buruh biasa.

“Kita tidak mau terulang lagi seperti 49 TKA yang masuk kemarin, katanya mereka tenaga ahli ternyata hanya pekerja biasa setelah mendapat penjelasan dari Kemenkumham Perwakilan Sultra pada saat hearing tadi. Jadi kita tidak mau lagi kecolongan,” ujarnya.

“Kalau kita temukan yang memakai visa kunjungan dan bukan tenaga ahli, maka Kemenkumhan Sultra dan Imigrasi untuk menderportasi TKA ke negara asalnya. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Sultra untuk melakukan pengawasan dan evaluasi akan kehadiran TKA yang akan mulai tiba tanggal 23 Juni mendatang,” tambahnya.

Selain diperiksa visanya, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra ini mengatakan, saat ini Sultra masih masuk zona merah Covid-19. Jadi, 500 TKA harus dipastikan dan memenuhi standar Covid-19 dengan memeriksakan kesehatan tidak terpapar corona dengan menunjukan hasil swab bukan rapid test.

“Kita suruh mereka langsung tes swab saja untuk apa rapid test. Kalau ada yang positif dan tidak menunjukan tes swabnya kita suruh pulang di negara asalnya, karena hanya membawa penyakit di Indonesia terkhusus di Sultra,” ujarnya.

“Kami tidak menolak investasi tetapi syarat syarat ini harus dipenuhi, karena itu kedatangan 500 TKA ini dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat tersebut terancam ribut ini Sultra,” tambahnya.

Ia menyebut, kalau sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, 500 TKA ini harus dikarantina selama 14 hari.

Sementara Kepala Kemenkumham Sultra, Sofyan mengatakan, 500 TKA asal Tiongkok yang rencananya akan datang ke Sultra menggunakan Visa Tinggal Terbatas (Vitas) 312.

“Mereka datang menggunakan Vitas 312, nanti setelah mereka tiba kita akan cek dan dibuatkan Izin Tinggal Terbatas (ITAS),” singkatnya.

Kemudian, External Affair Manager
VDNI, Indrayanto mengaku 500 TKA ini semua tenaga ahli dan memiliki visa kerja 312 dan buka visa kunjungan 211.

“Kalau untuk saat ini kita tidak pastikan bisa mendapatkan visa mereka untuk diserahkan ke DPRD karena mereka sendiri yang pegang, tapi kita akan usahakan copiannya diserahkan pada hari minggu sebelum mereka tiba di Sultra,” jelasnya.

Kemudian, terkait hasil pemeriksaan swab, kata Indrayanto, 500 TKA ini sebelum bertolak dari China sudah dipastikan memang kondisi kesehatan bebas dari Covid-19 dan sudah disiapkan tempat untuk dikarantina selama 14 hari.

“Mereka datang bebas dari Covid-19 dengan bukti rapid test, dan pihak perusahaan sudah menyiapkan tempat karantina untuk 500 TKA ini,” ujarnya.

Kehadiran TKA di Sultra, kata dia, akan membuka lapangan kerja untuk tenaga kerja lokal yang saat ini berjumlah 11 ribuan lebih.

“Kami berterima kasih kepada DPRD Sultra dan berharap investasi di Bumi Anoa ini tetap berlanjut dengan baik,” tutupnya.

Pernyatatan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dipimpin Ketua DPRD Sultra H Abdurrahman Shaleh dan didampingi Ketua Komisi IV La Ode Frebi bersama anggotanya Fajar Ishak dan Sudarmanto Saeka, dihadiri
Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Sultra Sofyan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra Saemu Alwi, External Affair Manager VDNI Indrayanto dan perwakilan dari Imigrasi Kelas IA Kendari di ruang rapat DPRD Sultra, Jumat 19 Juni 2020.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...