Tiga Kali WTP, Buteng Raih Skor Tertinggi

480
 

Kendari, Inilahsultra.com – Untuk ketiga kalinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) di bawah pimpinan Bupati Samahuddin dan Wakilnya La Ntau mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra.

Opini WTP yang di berikan pada Senin 22 Juni 2020 merupakan penghargaan tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

- Advertisement -

Penghargaan diberikan langsung di Kepala BPK RI Perwakilan Sultra M Ali Asyar kepada Bupati Buteng H Samahuddin didampingi Ketua DPRD Buteng Bobi Ertanto di kantor BPK Perwakilan Sultra di Kendari.

Bupati Buteng Samahuddin saat menerima penghargaan dari BPK RI Perwakilan Sultra di Kendari, Senin 22 Juni 2020.

Bukan hanya Buton Tengah penyerahan predikat WTP juga bersama empat daerah lainnya yang juga mendapatkan opini predikat WTP. Empat kabupaten tersebut antara lain yakni, Muna Barat (Mubar), Kolaka, Buton, dan Bombana.

Bupati Buton Tengah H Samahuddin mengatakan, raihan predikat WTP dari BPK Sultra merupakan prestasi buat pemerintah yang berjargon Negeri seribu gua sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik, bersih dan akuntabel di Buteng sejak dirinya dilantik sebagai bupati definitif pertama itu.

Kata Samahuddin, prestasi gemilang ini tak akan dapat diraih tanpa kerjasama dan kerja keras dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Inspektorat dalam bidang pengwasan keuagan serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menangani pengelolaan keuangan. Dirinya sangat mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh OPD di bawah pimpinannya itu.

Iyah juga tidak pungkiri hasil predikat WTP sebagai potret dari suatu daerah penyusunan anggarannya dengan standar akuntansi pemerintah berkat petunjuk yang di berikan BPK agar pengelolaan keuangan di pemerintahan tidak disalah gunakan.

“Kita ikuti arahan dari BPK terkait pengelolaan dan pengawasan anggaran, dan itu kita terapkan di semua OPD yang ada di Buton Tengah,” terangnya.

Lanjut Suami Jusniar itu, Meski masih ada catatan yang ditinggalkan BPK untuk Pemkab Buteng, Ketua DPC PDIP Buteng ini akan terus memperbaiki sekecil apapun catatan yang diberikan BPK Sultra sebagai tim audit keuangan.

“Siapapun pasti ada catatan dari BPK, ini kita akan tindak lanjuti sekecil apapun itu kita harus lakukan agar tidak ada penyalagunaan anggaran. Dan kedepan mudah-mudahan kita bisa pertahankan lagi predikat itu,” bebernya

Mendapatkan perolehan nilai tertinggi samahuddin sangat bersyukur apalagi dengan nilai tertinggi 95,15 Persen. Nilai tersebut melampaui Daerah Otonom Baru (DOB) bahkan daerah lain di Sultra.

Kata Ketua DPC PDI Perjuangan itu, Prestasi Pemerintah Kabupaten Buteng meraih opini WTP tahun 2019 semakin lengkap dengan torehan nilai yang membanggakan. Nilai yang dicatatkan Pemkab Buteng di tahun 2019 mencapai 95,15 persen di banding dua tahun sebelumnya.

“Kita diberikan nilai 95,15 persen oleh BPK Perwakilan Sultra. Ini adalah bentuk penghargaan yang sangat kita syukuri dan saya berterima kasih untuk itu,” ungkap La Ramo sapaan akrab Bupati Buton Tengah.

Ditahun 2018 lalu Pemkab Buteng juga pernah mendapatkan nilai tertinggi pada predikat Opini WTP dari BPK Sultra itu. Nilai yang ditorehkan Pemkab Buteng mencapai 88,16 persen.

“Nilai ini tentu berkat kerjasama antara BPKAD, Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pengawasannya,” katanya.

Ia berharap, di tahun pemeriksaan anggaran 2020 daerah yang dipimpinnya itu masih bisa mempertahankan predikat WTP dari BPK sultra. (ADV)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...