Kades Santiri Mubar Diduga Palsukan Rekomendasi Camat Tiworo Utara

848
 

Laworo, Inilahsultra-com- Surat pemberhentian enam orang perangkat desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Santiri, Abdul Rahim, pada tanggal 15 Mei 2020, Nomor 07 tahun 2020 diduga cacat hukum karena tidak melalui rekomendasi Camat Tiworo Utara.

Hal iti diketahui setelah Camat Tiworo Utara, Sukarti Lyikra mengaku tidak mengetahui langkah Kepala Desa Santiri, Abdul Rahim dalam melakukan pemberhentian kepada enam orang perangkat desanya.

- Advertisement -

“Saya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada Kades Santiri, dan saya tidak tau proses pemberhentian enam orang perangkat desa tersebut,” kata Sukarti, belum lama ini.

Sukarti juga mengaku telah menyampaikan kepada seluruh kades di Wilayah Tiworo Utara agar tidak melakukan pergantian perangkat. Hal itu sebagai upaya menindaklanjuti surat edaran Sekda Mubar LM.Husein Tali tentang larangan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa se-Kabupaten Muna Barat.

“Saya juga sudah melakukan rapat dengan seluruh kepala desa se-Kecamatan Tiworo Utara terkait surat edaran Sekda Mubar. Jadi kalau ada yang melakukan pemberhentian itu saya tidak tau,” terangnya.

Ditanya soal keabsahan SK tersebut, Sukarti mengaku SK tersebut tidak sah, karena prosesnya tidak sesuai mekanisme. Ia juga membenarkan bahwa SK tersebut cacat Hukum.

“Surat Keputusannya tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur,” tegasnya.

Karena dugaan penyalahgunaan wewenang itu, ke enam perangkat desa ini langsung melaporkan Abdul Rahim di Polres Muna.

Melalui kuasa hukum para perangkat itu, Rusman Malik membenarkan laporan tersebut.

“Ia betul. Laporanya sudah masuk di Polres Muna. Keenam perangkat itu juga sudah diperiksa,” kata Rusman saat ditemui di kantornya, Selasa, 23 Juni 2020.

Rusman mengungkapkan, tindakan yang dilakukan Kades Santiri dalam memberhentikan enam orang perangkat desa diduga tidak sesuai dengan mekanisme dan bertentangan dengan Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa.

Sebelumnya, Kades Santiri, Abdul Rahim mengaku bahwa pemberhentian enam orang perangkat desa tersebut sudah dikonsultasikan dengan camat.

Sebelumnya, Abdul Rahim saat dihubungi mengaku bahwa saat itu surat rekomendasi camat yang dikeluarkan adalah rekomendasi soal penjaringan perangkat.

“Kita sudah koordinasi dengan kecamatan, dan sekarang kita sementara melakukan penjaringan perangkat,” tuturnya.

Reporter : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...