Nasib BLUD Harum Kota Kendari Terseok Meski Disuntik Pemda Miliaran Rupiah

1739
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari berencana menghilangkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Harum Kendari mengganti namanya menjadi Perumda yang akan mengambil alih seluruh kegiatan yang berhubungan dengan BLUD.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari, Fauziah A Rachman mengatakan, alasan peleburan BLUD ini karena ada beberapa pertimbangan, yaitu BLUD hanya mampu menghasilkan Rp 44 juta per tahun dari dana yang disuntikan pemkot ratusan juta, dan ditambah lagi pemerintah harus membayar Rp 26.500.000 per bulan.

- Advertisement -

“Pertimbangan ini bukan kami sendiri yang putuskan, tapi kami telah rapat bersama dengan Sekda, Dinas Perdagangan, BKPSDM, Bagian Hukum tentang pertimbangan kepanjangan BLUD ini. Dari pertimbangan ini,  pemkot berencana membuat perumda, yang akan mengambil ahli kegiatan BLUD,” kata Fauziah A Rachman saat menghadiri hearing di DPRD Kota Kendari, Rabu 1 Juni 2020.

Kemudian, terkait gaji karyawan, lanjut dia, saat ini hanya mampu dibayar sampai Maret, dikarenakan dampak Covid-19 yang pemerintah tidak mampu untuk memberikan gaji.

“Bahkan untuk bulan April hingga Juni mereka hanya mampu memberikan gaji hanya 4 karyawan saja,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Andi Sulolipu meminta kepada Pemkot Kendari untuk mengkaji ulang rencana pemkot ingin menganti BLUD yang sudah berdiri sejak 2008, dengan Perumda yang akan mengambil ahli kegiatan BLUD.

Hal itu diutarakan langsung Ketua Komisi II DPRD Kendari Andi Silolipu berdasarkan hasil rapat antara pihak BLUD Harum dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari sebagai Dinas yang menaungi BLUD, Rabu (1/7).

BLUD Harum, kata anggota Fraksi PDIP ini, merupakan badan usaha daerah yang resmi, dengan mengacu pada pada Perwali Nomor 2 tahun 2008 dan Perwali Nomor 10 tahun 2014 termasuk Permendagri.

“Kita minta tolong kepada pemkot untuk mengkaji kembali, karena ada dana-dana masyarakat yang memang diputar oleh badan usaha ini yang memang harus kita berikan penguatan. Entah itu dari regulasi, maupun dari segi aspek hukum. Jangan sampai hal ini mematikan masyarakat kecil, kasihan mereka ini,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Administrasi BLUD Harum Kendari, Askin menjelaskan, dirinya mengadu ke DPRD agar Surat Keputusan (SK) pengoperasian BLUD bisa diperpanjang, karena saat ini SK-nya sudah diputuskan.

“Saat ini 19 Pegawai BLUD mengantungkan hidupnya dengan gaji Rp1 juta per bulan. Kami minta pada pemerintah untuk memperpanjang SK itu, karena permintaan perpanjangan SK setelah uang yang dikelola oleh BLUD sejak 2008 sampai 2010 yang saat ini masih ada di Bank Sultra dan belum dikelola oleh pihak BKAD,” jelasnya.

Untuk diketahui, BLUD Kota Kendari sejak berdirinya tahun 2008 hingga 2010 mendapatkan suntikan dana yang cukup fantastik dari APBD Kota Kendari sebesar Rp2,7 miliar. Dengan rincian, 2008 Rp1,5 miliar, 2009 Rp500 juta, 2010 Rp750 miliar.

Pada tahun 2008 pemerintah kota memberikan kesempatan bagi pedagang kaki lima, usaha mikro kecil menengah (UMKM), untuk mengakses permodalan melalui pinjaman kredit tanpa agunan di BLUD Harum Kota Kendari.

Dengan adanya modal pinjaman ini pedagang sayur, pedagang ikan keliling, pedagang kue dan lain sebagainya, yang jumlahnya terus meningkat hingga mencapai puluhan ribu nasabah bisa mengakses untuk modal usaha.

Seiring dengan tingginya jumlah nasabah yang meminjam, kenyataannya di lapangan tunggakan nasabah yang belum mengembalikan pinjaman sampai tahun 2020 mencapai Rp 1,1 miliar.

Penulis : Haerun

Koreksi pembaca : Ada revisi rincian anggaran yang dialokasikan untuk BLUD Harum Kendari. (Redaksi) 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...