Dinilai Bikin Rusak Jalan, DPRD Sultra Akan Evaluasi Keberadaan PT Jhonlin

1367
 

Kendari, Inilahsultra.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan mengevaluasi keberadaan PTJhonlin di Kabupaten Bombana.

Anggota DPRD Sultra, Abdul Rahman Rahim mengatakan, hadirnya PT Jhonlin dengan memobilisasi gula rafinasi dari Pelabuhan Nusantara Kendari ke Bombana telah menimbulkan banyak dampak, yang dirasakan masyarakat. Salah satunya kerusakan jalan yang dilintasinya, baik jalan nasional, provinsi atau pun jalan kabupaten.

- Advertisement -

“Lembaga DPRD ini tidak diketahui keberadaan PT Jhonlin. Untuk itu, keberadaan PT Jhonlin yang beroperasi harus dievaluasi, mulai dari izin pendirian pabrik. Apakah sudah ada analisis dampak lingkungannya, surat izin penggunaan jalan umum dan lainnya,” ujar Abdul Rahman Rahim di Kantor DPRD Sultra, Senin 29 Juni 2020.

Untuk itu, anggota dewan duduk di Komisi II ini meminta kepada Pemerintah Provinsi Sultra termaksud pihak PT Jhonlin untuk dievaluasi.  Kalau memenuhi syarat perizinan,  sebaiknya jalan umum untuk tidak digunakan sebagai jalur lintas angkutan gula.

“Kalau tidak memenuhi syarat, sebaiknya PT Jhonlin ini untuk disetop dulu sampai adanya pelabuhan khusus. Ingat kami tidak melarang adanya investasi, tetapi investasi tersebut tidak mengganggu aktivitas lain,” jelasnya.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, tingkat mobilitas pengangkutan gula pasir dari pelabuhan Kendari menuju Bombana telah mengganggu arus transportasi umum dan menimbulkan rawan kecelakaan, dan tingkat kerusakan jalan akibat muatan yang melebihi tonase juga cukup signifikan.

“Saya sudah sering mendapat aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan di Konsel dan Bombana. Salah satu penyebabnya karena keberadaan mobilitas gula yang diangkut oleh PT Jhonlin,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat ini, lanjut anggota DPRD Sultra Dapil Konsel-Bombana ini mengatakan, keberadaan PT Jhonlin ini telah menimbulkan reaksi dari masyarakat dengan melakukan unjuk rasa di DPRD Sultra.

“DPRD telah mengagendakan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) lintas Komisi dengan menghadirkan pihak PT Jhonlin, Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kabupaten Bombana,” tutupnya.

Dikonfirmasi terpisah, Publik Relations PT Jhonlin Batu Mandiri, Sahral menjelaskan, PT Jhonlin Batu Mandiri merupakan satu satunya perusahaan perkebunan milik pribumi. Tahun 2020 ini diupayakan untuk giling perdana dengan menghasilkan gula kristal putih (GKP), yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat.

Diperkirakan, kata dia, pabrik gula milik Jhonlin dapat memproduksi 12 ribu TCD, dengan teknologi canggih yang, didukung dengan sistem otomatisasi sehingga mampu menghasilkan gula dengan incusma di bawah 100 UI dan total losis di bawah 1,8 pol gula.

“Untuk itu, kami harap DPRD Provinsi Sultra dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif demi keberlangsungan perusahaan,” kata Sahral saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya, Kamis 2 Juli 2020.

Hadirnya pabrik gula milik pribumi ini, Sahral berkomitmen, dapat menutupi kekurangan gula di kawasan Indonesia Timur, dengan harga di bawah HET agar masyarakat dapat menikmati gula dengan harga yang wajar,

“Hadirnya pabrik gula milik Jhonlin juga dapat menyerap tenaga kerja di Sultra khususnya di Bombana, sehingga dapat mengurangi angka  pengangguran di daerah tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, berkaitan dengan perizinan PT Jhonlin telah terpenuhi, sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan aktivitas dan produksi.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...