Belum Diindahkan Pemda Mubar, Ratusan Perangkat Desa Bakal Layangkan Surat Keberatan ke Kemendagri

951
 

Laworo, Inilahsultra-com– Dalam waktu dekat ini ratusan perangkat Desa di Kabupaten Muna Barat (Mubar) akan melayangkan surat keberatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan pergantian perangkat desa yang dinilai inprosedural.

Sebanyak 127 perangkat desa yang berasal dari 27 desa yang tersebar ditiga kecamatan besar, yakni Lawa Raya, Kusambi Raya dan Tiworo Raya itu, sudah menandatangani surat kuasa melalui kuasa hukumnya yang ditunjuk, Rusman Malik.

- Advertisement -

Sebelumnya, Senin lalu, 29 Juni 2020, ratusan perangkat desa itu sudah melayangkan surat keberatan di Pemerintahan Daerah Mubar. Saat itu surat yang dilayangkan itu langsung dimasukan di bagian umum Sekretariat Daerah Mubar.

Mereka melakukan protes karena diberhentikan secara sepihak tanpa ada alasan hukum yang jelas. Pemberhentian itu dilakukan kepala desa masing-masing melalui rekomendasi camat setempat.

Rusman Malik mengatakan, surat keberatan yang dilayangkan di Pemda Mubar itu diberi jangka waktu selama tujuh hari untuk bisa mengabulkan apa yang menjadi tuntutan perangkat desa.

Namun sampai saat ini, dari jangka waktu yang diberikan, pihak pemda belum memberikan jawaban pasti. Buntut dari itu, ratusan perangkat desa kembali menyambangi kuasa hukumnya.

“Saya sudah konfirmasi sama asisten I dan Kabag Hukum mengenai jawaban dari surat keberatan itu .Namun jawabnya mereka tidak tau,” kata Rusman saat ditemui di kediamannya, Selasa, 7 Juli 2020.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melayangkan langsung surat keberatan itu di Kemendagri.

Rusman menilai, pergantian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa cacat hukum. Bahkan aturan tertinggi pun ditabrak dan tidak dijadikan acuan sebagai petunjuk untuk pergantian perangkat Desa.

Rusman bilang, pemberhentian perangkat desa itu sudah menabrak aturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan mentri dalam negeri nomor 83 Tahun 2015 dan peraturan Bupati nomor 12 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Kami hanya meminta untuk menuntut hak keadilan dan penegakan hukum yang sebenarnya. Kasian masayarakat. Jelas secepatnya kita akan bersurat langsung kekementrian,” tegas Rusman.

Salah satu mantan perangkat Desa Latawe, Habili yang juga ikut dalam kegiatan tersebut mengaku bakal melakukan aksi besar-besaran jika tuntutan mereka tidak dikabulkan.

“Kami siap untuk aksi besar-besaran. Karena hal ini sudah bertentangan dengan peraturan yang ada,” tandasnya.

Sementara saat dikonfirmasi kepihak Pemda Mubar, Kabag Hukum, La Gandi membenarkan surat keberatan itu sudah masuk. Namun, mengakui surat tersebut belum sampe di tangannya.

“Coba tanya ke Kabag Pemerintahan jangan sampai disposisinya ke dia,” singkatnya.

Saat ingin dikonfirmasi juga ke Kabag Pemerintahan, Haerun belum memberikan komentar. Dihubungi melalui sambungan teleponya tidak aktif. Begitu juga Kadis DPMD Mubar, La Ode Tibolo, saat dihubungi wartawan aktif tapi tidak diangkat.

Reporter : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...