Mendagri Larang Bansos Atas Nama Pribadi Kepala Daerah

341
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 9 Desember 2020 diikuti tujuh daerah.

Tujuh daerah itu adalah, Kabupaten Wakatobi, Muna, Buton Utara (Butur), Konawe Selatan (Konsel), Kolaka Timur (Koltim), Konawe Kepulauan (Konkep), dan Konawe Utara (Konut).

- Advertisement -

Saat ini banyak bantuan sosial turun di daerah untuk membantu masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 dan bupati turun langsung menyerakan bansos tersebut.

Dengan adanya bansos ini dinilai akan menguntungkan bupati sebagai petahana dalam maju Pilkada untuk menarik simpati masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan, bupati atau petahana yang akan ikut bertarung Pilkada di Sultra tidak boleh menggunakan nama pribadi pada saat memberikan bantuan sosial (Bansos) ke masyarakat.

“Nanti perlu dibuatkan aturan oleh Bawaslu dan KPU bahwa bansos tidak boleh menggunakan nama bupati dan sumbangan bupati. Tapi harus sumbangannya atas nama kelembagaannya,” kata Muhammad Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja Mendagri di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang dipusatkan di Hotel Claro Kendari, Kamis 9 Juli 2020.

Bagi para bupati, kata Tito, harus berbuat karena memiliki sumber daya. Kalau ada petarung atau calon janji mau kasih Rp 300 ribu bantuan maka Bupati harus janji akan kasih Rp 500 ribu.

“Tapi kalau saya jadi bupati akan kasih 500 ribu, lebih baik kita kasi janji dari pada tidak dikasih janji dari pada tidak ada sama sekali,” katanya.

Tito juga menyarankan kepada bupati atau petahana dan calon bupati harus adu gagasan, sehingga pertarungan dalam memenangkan Pilkada menjadi sehat.

“Harus adu gagasan untuk menekan isu-isu sering menjadi konflik di Pilkada di tingkat lokal seperti masalah agama, kesukuan dan kekerabatan,” jelasnya.

Di masa pandemi ini, kata Tito, masih banyak kerumunan warga yang tidak bisa diatasi oleh bupati dalam memutus penyebaran Covid-19. Itu artinya, lanjut Tito, menunjukan bupati tidak serius.

“Kalau saya jadi bupati akan tertibkan dan keluarkan Perda untuk menekan angka Covid-19. Jangan berkerumunan, semua harus pakai masker dan hand sanitizer,” jelasnya.

Ia menambahkan, terkait Pilkada kalau anggarannya beres, KPU dan Bawaslu segera bekerja untuk menyiapkan dan menyukseskan Pilkada dengan baik.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...