Tinggal Konawe Utara yang Belum Tuntas Pencairan Anggaran Pilkada ke KPU

376
 

Kendari, Inilahsultra.com – Dari tujuh daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Sultra, tinggal Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang belum mencairkan anggaran kepada KPU Konut 100 persen.

Saat ini, Pemkab Konawe Utara baru mencairkan Rp21,7 miliar atau 58,96 persen dari total naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp36,8 miliar.

- Advertisement -

Bupati Konawe Utara Ruksamin beralasan bahwa pencairan 100 anggaran Pilkada ke KPU Konut terganjal dana alokasi umum (DAU) dari Kementerian Keuangan belum kunjung cair.

“Jika cair hari ini, maka kita langsung cairkan ke KPU,” kata Ruksamin saat ditanya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Claro Kendari, Kamis 9 Juli 2020.

Sementara itu, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib menyebut enam kabupaten lain sudah cair 100 persen anggaran pilkadanya.

Konawe Selatan sebesar Rp45.877.508.000 atau sekitar Rp45,8 miliar, Muna Rp37.229.421.600 atau sekitar Rp37,2 miliar, Kolaka Timur Rp31.130.215.000 atau sekitar Rp31,1 miliar.

Kemudian, Wakatobi Rp 28 miliar, Buton Utara Rp 25.300.000.000 atau Rp25,3 miliar dan Konawe Kepulauan Rp23.650.000.000 atau Rp23,6 miliar.

Natsir menyebut, pencairan dana hibah ini sesuai dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pilkada yang bersumber dari dana APBD.

Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pencairan sekaligus atau bertahap dicairkan langsung ke rekening KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum dalam NPHD dan telah disetujui oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan sekaligus, pencairan dilakukan paling lama 14 hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.

Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap, pencairan dilakukan dengan ketentuan:
Tahap kesatu paling sedikit 40 persen dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 hari kerja terhitung setelah penandatangan NPHD.

Tahap kedua paling sedikit 60 persen dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dalam hal pencairan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pencairan tahap kedua tidak mensyaratkan bagi KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan terlebih dahulu laporan penggunaan Hibah.

Selain tidak mensyaratkan laporan penggunaan hibah, pencairan tahap kedua dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa menunggu permohonan pencairan tahap kedua oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan pencairan tahap kesatu melebihi 40 persen kelebihan pencairan diperhitungkan dalam pencairan tahap kedua.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...