Dewan Terima Aduan Dugaan Pungli di SDN 84 Kuncup Pertiwi Kota Kendari

3079
 

Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menerima aduan masyarakar terkait dugaan pungutan liar (Pungli) dengan modus pembelian buku terhadap siswa di Sekolah Dasar (SD) Negeri 84 Kuncup Pertiwi Kota Kendari.

“Ada aspirasi yang masuk di DPRD dari orang tua siswa terhadap kewajiban pembelian buku terhadap siswa-siswa di SD Negeri 84 Kuncup Pertiwi Kota Kendari,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik, Senin 13 Juli 2020.

- Advertisement -

Rajab menjelaskan, di SD Negeri tidak ada lagi beban yang diberikan kepada orang tua siswa karena sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kecuali ada kesepakatan antara komite dengan pihak sekolah tapi tidak dalam bentuk membayar buku.

Apalagi yang namanya pendidikan, kata Rajab, saat ini pemerintah memberikan kemudahan bagi anak didik untuk menempuh pendidikan tanpa membayar.

“Tidak ada lagi yang perlu diwajibkan membayar, karena pengadaan buku-buku yang ada di sekolah negeri sudah difasilitasi melalui pengadaan dana BOS. Apalagi SD Kuncup penyaluran dana bos cukup besar,” jelasnya.

Anggota Fraksi Golkar ini menjelaskan,
SD Negeri 84 Kuncup Pertiwi Kota Kendari merupakan favorit di Kota Lulo, karena orang tua siswa rata-rata ekonominya mampu dapat dimanfaatkan oknum-oknum yang mengambil keuntungan.

Untuk itu, kata dia, jangan sampai ada oknum yang bermain maupun pihak ketiga pengadaan buku ini dengan mengunakan kekuataan kekuasaan dan mencoba melakukan bisnis.

“Ketakutan kita jangan sampai ada konspirasi-konspirasi dibangun, karena kalau ada masyarakat yang keberatan dengan hal ini berarti itu terjadi. Jika benar ini diwajibkan harus membeli dengan nominal yang sudah ditentukan sudah masuk ranah pungli,” jelasnya.

Dengan adanya aduan dugaan pungli, kata Rajab, langkah Komisi III DPRD akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kepala SD Negeri 84 Kuncup Pertiwi Kota Kendari sebagai salah satu obyek permasalahan yang dapat dikonfirmasi.

“Jika betul ada kewajiban membayar dan masuk kategori pungli tidak ada ampun buat oknum atau siapa pun yang berani melakukan. Kami atas nama Komisi III akan merekomendasikan ke penegak hukum untuk diproses,” ujarnya.

Kalau pihak sekolah melakukan pungutan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pihak sekolah, Rajab mengatakan, SOP di sekolah terkait pembelian buku tidak ada, karena DPRD sudah berapa kali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidak ada aturan yang mengatur untuk membeli buku di sekolah.

“Dugaan pungli menjadi fokus perhatian khusus DPRD, karena bukan hanya SD Negeri 84 Kuncup Pertiwi. Tetapi terjadi semua SD dan SMP yang ada di Kota Kendari,” tutupnya.

Di tempat terpisah, Kepala SD Negeri 84 Kuncup Pertiwi Kota Kendari, Asfitria membantah adanya pungli kewajiban siswa harus membayar buku.

“Di sini tidak menjual buku, karena ada perpustakaan sekolah disiapkan untuk siswa kalau meminjam buku,” kata Asfitria saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 12 Juli 2020.

Memang, kata dia, ada pihak penerbit yang datang menawarkan buku di dalam bentuk brosur, tapi tidak ada kerjasama dengan pihak sekolah.

Selain itu, lanjut dia, ada penerbit mengadakan bazar buku tapi dilakukan di luar sekolah.

“Kemarin saya baru disampaikan brosurnya. Saya sampaikan orang tua siswa langsung ke penerbit kalau mau beli buku karena itu tidak diwajibkan siswa,” jelasnya.

“Yang jelasnya itu, kalau kami di sini siswa mau beli sendiri silakan dan mau pakai buku di perpustakaan sekolah juga silakan difasilitasi guru kelasnya,” tambahnya.

Setiap rapat, kata Asfitria, selalu menyampaikan kepada semua guru agar memfasilitasi orang tua siswa ketika meminjam buku di perpustakaan sekolah.

“Tolong kalau ada orang tua siswa meminjam buku untuk anaknya datang ke sini ketemu gurunya untuk difasilitasi perpustakaan,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...