Kemendagri Resmi Tangani Surat Keberatan 127 Perangkat Desa di Mubar

5078
 

Jakarta, Inilahsultra-com– Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan dan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI resmi menerima surat keberatan 127 perangkat desa di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Selasa, 14 Juli 2020.

Sebelumnya, ratusan eks perangkat desa itu sempat melayangkan surat keberatan ke Pemda Mubar, 29 Juni 2020 lalu. Namun, nampaknya surat itu tak mendapat respon dari pemerintah setempat.

- Advertisement -

Tak mendapat perhatian dari Pemda Mubar, melalui kuasa hukum eks perangkat desa itu, Rusman Malik memilih untuk mengajukan langsung surat keberatan pengangkatan dan pemberhentian 127 perangkat desa yang diduga inprosedural tersebut ke Kemendagri.

Surat keberatan tersebut diterima langsung oleh Kepala Seksi Perangkat Desa dan Administrasi, Dirjen Bina Pemerintahan dan Desa Kemendagri, Satria Gunawan.

Usai menerima surat tersebut, Satria Gunawan mengatakan, terkait aduan pengangkatan dan pemberhentian sebanyak 127 perangkat desa di Mubar itu sudah diterima secara resmi. Selanjutnya, akan menyurati Pemda Mubar.

Setelah menelaah beberapa poin dari aduan yang diberikan itu, pihaknya menilai ada kekeliruan yang dilakukan oleh Pemda Mubar terkait menafsirkan aturan yang sudah diatur dalam Kemendagri soal pergantian perangkat desa yang sudah dilakukan oleh kepala desa.

“Jadi ini aduanya kita sudah terima yah. Selanjutnya nanti kita akan surati pemerintah daerah. Segala sesuatu dalam pemerintahan itu harus punya dasar . Kalau tidak sesuai dengan perundang-undangan dasarnya apa ? ,” Kata Satria Gunawan kepada jurnalis Inilahsultra.com, di ruangannya.

Satria menerangkan, pemberhentian perangkat desa sangat jelas diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Menurutnya, pergantian perangkat desa di Mubar mengesampingkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentin Perangkat Desa dan Perubahanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 pada pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

“Intinya dalam perangkat desa ini sederhana saja. Dalam pemberhentian dan pengangkatan itu jelas aturannya. Di situ (pengangkatan perangkat desa yang baru), apabila pengangkatannya tidak sesuai dengan perundang-undangan. Maka otomatis keputusan pengangkatannya gugur demi hukum,” jelasnya.

Keputusan aduan perangkat desa yang diajukan itu jelas akan ditelah dulu secara hukum dan teliti oleh pihaknya. Setelah itu hasil keputusannya akan menyurati langsung bupati.

Kalaupun nanti, tambah dia Bupati Mubar belum merespon dengan surat yang akan dilayangkan nanti, pihaknya akan langsung mengambil tindakan untuk turun langsung di wilayah kekuasaan LM Rajiun Tumada itu.

“Nanti bersurat aja yah ke kami. Lampirkan ini (surat yang akan dilayangkan ke Bupati Mubar) nanti kita akan presur ke sana (Mubar). Jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan terus menerus,” tegasnya.

Satria mengungkapkan, pergantian perangkat desa ada tiga faktor, yakni meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.

“Diberhentikan itu usianya 60 tahun, tersandung kasus hukum terpidana, sudah divonis 5 tahun penjara dan ingkrah, berhalangan tetap. Udah itu aja,” tuturnya.

Reporter : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...