Warga Kapling Laut, Hutan Mangrove Teluk Kendari Kian Terancam

2537
 

Kendari, Inilahsultra.com Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari LM Rajab Jinik menaruh perhatian penuh terhadap ancaman degradasi hutan mangrove di Kota Lulo.

Menurut Rajab, nasib hutan mangrove di sekitaran Teluk Kendari kian terancam seiring aktivitas manusia. Beberapa pihak diketahui sudah mengklaim lahan tempat tumbuh mangrove. Padahal, dulunya, lahan tersebut adalah rawa dan masuk wilayah zona hijau yang tidak boleh diklaim oleh masyarakat.

- Advertisement -

Menurut dia, masyarakat atau korporasi boleh saja mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya. Tapi jika keberadaan mereka bertentangan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Kendari, maka harus angkat kaki dari lahan tersebut.

Politikus Golkar ini menyebut, berdasarkan RT/RW Kota Kendari di lahan mangrove itu masuk hutan lindung, ruang terbuka hijau (RTH) dan daerah serapan air.

“Maka, siapa pun yang berada di sana, mau korporasi sebesar apapun, individu sebesar apa pun yang mengklaim itu harus angkat kaki di tempat itu,” ungkap Rajab Jinik.

Untuk itu, DPRD dalam waktu dekat akan memanggil pihak Pemkot Kendari mulai dari BPKAD, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup serta pihak yang terlibat dalam pembuatan RTRW.

Selain menghadirkan pihak Pemkot Kendari, kata Rajab, DPRD akan menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra sebagai lembaga pengaudit aset negara di Bumi Anoa untuk mengkaji lahan tersebut.

“Kita akan konfirmasi ke BPK terkait aset yang dilindungi, jika benar itu tidak bisa diperuntuhkan buat masyarakat atau korporasi dengan cara apapun Pemkot Kendari harus mengambil alih,” ujarnya.

Ia melanjutkan, DPRD juga akan menyurat di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan untuk meminta kejelasan status lahan di kawasan Teluk Kendari.

“Setelah itu kita putuskan berdasarkan regulasi bukan berdasarkan atas dasar kepentingan pribadi. Tidak ada sama sekali kepentingan pribadi di sini hanya semata-mata untuk menyelamatkan aset pemerintah,” jelasnya.

Rajab menyebut, semua pihak memiliki hak berusaha dan memperoleh tanah. Namun, jika lahan itu diperuntukkan sebagai bagian keseimbangan lingkungan, maka tidak boleh diklaim oleh siapa pun, termasuk pengusaha kaya.

LM Rajab Jinik

“Kalau memang tidak sesuai atau tidak diperuntukan tempat usaha, tidak ada kata tawar menawar mereka harus angkat dari dari situ. Karena anak cucu kita ke depan akan mengalami masalah akibat perbuatan mereka,” jelasnya.

Untuk itu, kata Rajab, negara tidak harus takut dengan korporasi maupun orang per orang yang coba mengklaim dan memanfaatkan kepentingan negara menjadi hak pribadi mereka.

“Negara tidak mesti takut dengan koorporasi dalam menjamin keberlangsungan lingkungan yang ada di Teluk Kendari,” tegasnya.

Di Teluk Kendari, beberapa warga telah mengklaim lahan dan menyertakan nomor sertifikat tanah. Menurut Rajab, bila ada pihak yang sengaja menerbitkan sertifikat di atas lahan milik negara maka akan direkomendasikan untuk diproses secara hukum.

“Kita akan rekomendasikan dan  persilahkan penegak hukum megusut tuntas, dan harus ditangkap siapa pun oknum yang memperjualbelikan tanah tersebut,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan Inilahsultra.com, di sekitar Teluk Kendari banyak warga termasuk korporasi memasang patok kepemilikannya.

Salah satu bukti di sepanjang jalan mulai dari depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari menuju bundaran tapak kuda, lokasi kawasan hijau dijadikan tempat usaha.
Berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010-2030 menggambarkan di lahan mangrove Teluk Kendari masuk kawasan resapan air, hutan kota dan ruang terbuka hijau (RTH) yang dilindingi oleh pemerintah.

Penulis : Haerun
Editor : Pandi

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...