Diduga Inprosedural, DPN PPDI Desak Bupati Mubar Kembalikan Perangkat Desa Lama

2950
 

Jakarta, Inilahsultra-com, Belakangan ini banyak terjadi pemecatan perangkat pemerintah desa oleh Kepala Desa secara sepihak yang dinilai inprosedural. Seperti yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari 81 Desa yang ada di Mubar, sebanyak 27 desa, 127 perangkat desa melakukan keberatan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang sudah dilakukan oleh kepala desa setempat.

- Advertisement -

Sebelumnya, 127 perangkat desa itu sudah melayangkan surat keberatan di Pemerintah Daerah Mubar pada tanggal 29 Juni 2020. Tetapi dalam jangka waktu kerja 7 hari, Pemda Mubar belum memberikan balasan. Buntut tiada titik terang di pemda, melalui kuasa Hukum yang ditunjuk, Rusman Malik, SH langsung mengadukan surat keberatan itu di Kemendagri RI, Selasa, 14 Juli 2020.

Selain mengadukan surat keberatan di Kemendagri, Rusman Malik juga mengirimkan surat tembusan di Ombudsman RI, DPR RI dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI).

Bukan hanya dari Kemendagri RI menjadi perhatian khusus apa yang diadukan itu, tetapi polemik pergantian perangkat desa tersebut mendapat reaksi keras dan kecaman dari Ketua Umum DPN PPDI, Widhi Hartono.

Setelah menelaah apa yang diadukan itu, Widhi mengaku sangat prihatin dengan masih banyaknya perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa alasan yang jelas.

“Kami Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Indonesia merasa sangat keberatan dengan apa yang terjadi kepada 127 kawan-kawan di Muna Barat. Kita sangat keberatan dan sangat bersedih. Ya, mana mungkin dalam rangka mengemban amanah undang-undang No 6 tahun 2014 sistem di desa ini tidak nyaman,” kata Widhi Hartono saat ditemui di ruanganya, Kamis, 16 Juli 2020.

Terkait pergantian perangkat itu, kata dia, harusnya Pemerintah Mubar merujuk kepada peraturan ketentuan perundang undangan No 6 tahun 2014 dan Permendagri No 67 tahun 2017.

“Bahwa di sana sudah sangat jelas dan begitu juga kepala desa sudah seharusnya mengetahui tentang hal ini. Bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan itu tidak boleh serta merta, pasti ada mekanisme yang harus ditempuh,” katanya.

Untuk itu, pihaknya terkait hal itu sangat mendukung dengan langkah-langkah 127 perangkat desa agar terus menyuarakan hak-haknya yang dinilai pergantiannya sangat inprosedural dan diduga cacat hukum.

“Pesan buat kawan-kawan di Mubar teruslah berjuang. Negara kita sudah mengakui keberadaan kita. Negara sudah memberikan kepastian regulasi terhadap keberadaan kita. Lanjutkan apa yang harus dilakukan, bila perlu PTUN,” sarannya.

Untuk itu, pihaknya juga mengimbau kepada Bupati Mubar agar secepatnya mengambil langkah untuk mengembalikan jabatan perangkat desa lama yang sudah diganti oleh masing-masing kepala desa pasca pelantikan 14 Februari 2020, lalu.

“Himbauan kami kepada bapak Bupati di Mubar mohon kiranya untuk ditinjau kembali pemberhentian kawan-kawan itu dengan harapan bapak bupati mengambil sebuah langkah intervensi untuk mengembalikan jabatan kawan-0kawan kepada jabatan semula,” tegasnya.

“Kita berharap bapak bupati ikut terlibat dalam penyelenggaraan sistem penguatan pemerintah desa,” tambahnya.

Menurut dia, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), seharusnya membuat sistem penyelenggaraan pemerintah desa makin kuat.

“Ketentuan UU Desa yang mengatur masa jabatan perangkat desa bagian dari usaha penguatan sistem pemerintahan desa, namun apa yang terjadi dengan pemberhentian Perangkat Desa di Muna Barat adalah kebijakan yang kontra produktif terhadap UU Desa,” ujarnya.

Selain itu, sambung dia dalam Pasal 53 ayat 1,2 dan 3 UU Desa jelas mengatur secara gamblang terkait perangkat desa.

“Sistem di desa itu tidak bisa dirubah begitu saja. Perangkat desa itu adalah penggerak visi-misi kepala desa dalam langkah pembangunan desanya. Kalau selalu kembali ke titik nol lagi, kapan desa majunya?,” heran dia.

Reporter : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Komentar
loading...