Petani dan Masyarakat Sipil di Sultra Tolak Omnibus Law

949
Petani dan masyarakat sipil di Sultra mendesak agar pembahasan Omnibus Law dibatalkan. (Istimewa)
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com Petani dan masyarakat sipil di Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra (FORSUB) mendesak penghentian pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Cilaka) yang cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi.

-Advertisements-

Sikap penolakan ini disampaikan saat menggelar keterangan pers di kantor Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sultra. Rabu 15 Juli 202.

Direktur Pusat Kajian & Advokasi Hak Asasi Manusia ( PUSPAHAM ) Sulawesi Tenggara Kisran Makati mengatakan, diskusi sekaligus konsolidasi masyarakat sipil ini merupakan peringatan bagi pemerintah dan wakil rakyat agar mendengar dan melihat penderitaan rakyat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menjadi korban pembiaran perampasan tanah di mana-mana. Kami ingin pemerintah fokus mengatasi Covid-19 dan memastikan perlindungan kesejahteraan, menegakkan keadilan, serta menghormati demokrasi.

Menurut Kisran Makati yang juga Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, aturan dalam Omnibus Law secara eksklusif dibuat untuk lebih mengutamakan posisi investor/korporasi ketimbang perlindungan terhadap hak demokrasi dan konstitusional rakyatnya.

“Amanah konstitusi untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat di kesampingkan begitu saja dengan dalih mendatangkan investasi,” kata Kisran dalam rilisnya.

Mirisnya, lanjut dia, banyak kasus-kasus kriminalisasi terhadap masyarakat justru yang menjadi pelapornya adalah korporasi/investor itu sendiri, seperti korporasi PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan melaporkan petani kecil karena mempertahankan hak atas tanahnya yang diklaim sebagai IUP dari perusahaan tersebut.

“Sementara, negara abai untuk melindungi dan membela rakyatnya, negara justru membuat aturan yang mengukuhkan keistimewaan posisi investor (pengusaha/korporasi) dengan berbagai kemudahan regulasi sementara mengebiri hak rakyatnya sendiri,” bebernya.

Sementara itu Didi Hardiana dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sultra menilai substansi omnibus law RUU Cilaka melanggar konstitusi termasuk melawan sepuluh keputusan Mahkamah Konstitusi terkait agraria.

“Kesimpulan kami RUU Cilaka merupakan undang-undang yang bukan hanya liberal tapi juga neoliberal karena hendak menjadikan tanah sebagai benda komoditas untuk dikomersilkan bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria. Ada motif jahat yang semakin fulgar untuk mengganti Undang-undang Pokok Agraria yang merupakan benteng terakhir petani melalui aturan ini,” katanya.

Ia menyebut, petani masyarakat adat dan nelayan akan tergusur dari ruang hidupnya karena pemerintah memberikan berbagai keistimewaan dan prioritas kepemilikan lahan untuk kepentingan bisnis dan investasi.

Selain itu, RUU Cipta Kerja (OmnibusLaw) mengancan turunnya kualitas dan kuantitas panen kaum tani, nelayan dan masyarakat adat karena perubahan fungsi lahan oleh pengusaha untuk kepentingan bisnisnya.

“Kaum tani, masyarakat adat atau nelayan akan mudah dikriminalisasi kalau melawan proyek para investor dan pengusaha yang disetujui pemerintah,” ungkap Didi Hardiana.

Penolakkan lainnya datang dari Ujang Uskadiana selalu Ketua Serikat Tani Konawe Selatan (STKS). Menurutnya Omnibus Law mendesak segera dihentikan pembahasannya, pasalnya RUU Cipta Lapangan Kerja sangat tidak berpihak kepada petani, buruh tani, buruh, nelayan, kaum miskin kota dan masyarakat adat.

“Bahkan sebelum ada RUU ini pun, sudah menunjukkan watak dan praktik yang tidak adil, berbagai modus dan skema perampasan tanah terjadi, konflik agraria dibiarkan berlarut-larut sehingga merugikan produktifitas petani akibat tidak adanya kepastian dalam penyelesaian konflik agraria,” katanya.

Dukungan terhadap aksi 16 Juli juga disampaikan Novi Lestari dari Solidaritas Perempuan (SP) Kendari. Ia menolak pembahasan Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja karena UU ini lebih memihak kepada investor, mengabaikan hak-hak perempuan terutama perempuan akar rumput.

Bahkan akan semakin memperkuat diskriminasi dan ketidakadilan gender, melanggar hak asasi manusia dan hak asasi perempuan serta bertentangan dengan kebijakan yang diantaranya : 1. UU No. 7 Tahun 1984, 2. UU No. 11 Tahun 2005, 3. Kesetaraan Gender prinsip No.9 Tahun 2000, 3 tentang Penghapusan Gender dalam pembangunan dan RPJMN 2020-2024,” jelasnya.

Lebih lanjut Fani Astika dari Rumah Revolusi, menyatakan Omnibus Law/RUU Cipta Kerja merupakan produksi yang akan melanggengkan oligarki, menindas hak asasi manusia, melahirkan ketidakadilan rakyat, diskriminatif serta memperlemah demokrasi.

Pada intinya tidak ada kepercayaan terhadap RUU Omnibus Law, jika disahkan akan berdampak pada rusaknya lingkungan melalui kemudahan izin serta merugikan hak-hak buruh dengan upah yang murah.

Pasal-pasal dalam Omnibus Law hanya menguntungkan investor semata. RUU Cipta Lapangan Kerja dibahas didalamnya, mulai dari tenaga kerja, pertanian, perikanan, kelautan, pendidikan, pertambangan, minyak dan lain sebagainya.

“Hal itu hanya untuk kepentingan korporasi atau investasi misalnya yang terjadi di sulawesi tenggara masih banyaknya pengusuran lahan petani yang terjadi dimana-mana untuk itu hentikan pengusuran lahan petani. Apalagi dunia pendidikan saat ini  sangat-sangat mencekik  Mahasiswa dengan biaya  yang begitu mahal. Karena itu sudah saatnya mewujudkan pendidikan gratis ilmiah  dan demokratis,” timpal Ketua LMND Kota Kendari La Ode Agus.

Senada dengan itu DPC GMNI Kota Kendari Rizal menganggap bahwa pembahasan RUU Cipta kerja atau Omnibus Law yang sejak diusulkan oleh pemerintah akan menjadi pertanda buruk bagi masyarakat Indonesia dilihat dari berbagai kacamata formil hingga materil.

“RUU Cipta kerja atau Omnibus Law kami nilai hanya mementingkan kepentingan oligarki dan mengesampingkan nilai kesejahteraan buruh, lingkungan dan aspek pendidikan,” pungkasnya.

Front Rakyat Sultra (FORSUB)–Tolak Omnimbus Law Gebrak merupakan gabungan berbagai organisasi: petani, buruh perempuan, mahasiswa  dan organisasi masyarakat sipil. Di antaranya adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulawesi Tenggara, Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM) Sulawesi Tenggara, Solidaritas Perempuan (SP) Kendari, Serikat Tani Konawe Selatan (STKS), FORSDA Kolaka, Liga Mahasiswa Nasional Demokratis (LMND) Kota Kendari, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Rumah Revolusi, KBS, FORMATANI.

Penulis : Onno

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...