Perpanjangan Izin Dinilai Cacat Hukum, Pemilik Saham PT PLM Mengadu ke Polda Sultra

454
 

Kendari, Inilahsultra.com PT Ayuta Mitra Sentosa salah satu pemilik saham di PT Panca Logam Makmur (PLM) mengadukan oknum pemilik perusahaan tambang emas di Kabupaten Bombana itu ke Polda Sultra terkait dugaan tindak pidana bidang pertambangan mineral dan batubara.

Diduga PT Panca Logam Makmur telah melakukan aktivitas pertambangan yang tidak memiliki perpanjangan izin antara 2015-2019.

- Advertisement -

“Selang waktu 2015-2019 tidak memiliki izin tapi tetap melakukan aktivitas pertambangan, yang kita anggap merugikan negara dan merusak lingkungan. Sehingga kami mengadukan ke Polda Sultra,” kata Komisaris Utama PT Ayuta Mitra Sentosa H. Adi Warman selaku salah satu pemiliki saham saat konferensi pers di Kendari, Jumat 17 Juli 2020.

Selain melaporkan oknum pemiliki saham, kata Adi Warman, pihak PT Ayuta Mitra Sentosa juga mengadukan Kepala Dinas Penanamam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sultra di Polda Sultra, karena menerbitkan izin perpanjangan tidak sesuai prosedur atau cacat hukum.

“Kepala Dinas PTSP kita laporkan karena menyalahi aturan terkait perpanjangan izin. Harusnya perpanjangan dikeluarkan selama 14 hari terhitung sejak pengajuan perpanjangan izin, tapi selama 2015 izinnya tidak berlaku Dinas PTSP baru mengeluarkan perpanjangan izin di awal tahun 2020,” jelasnya.

Selain mengadukan ke Polda Sultra,
kata Adi Warman, pihak PT Ayuta Mitra Sentosa melaporkan Kepala Dinas PTSP Sultra Masmuddin kepada Gubernur Sultra, terkait perpanjangan izin PT Panca Logam Makmur tidak sesuai aturan.

“Kami sudah ketemu gubernur melaporkan semunya. Gubernur memerintahkan kepala Dinas PTSP untuk mencabut perpanjangan izin, tapi sampai saat ini PT. Panca Logam Makmur masih tetap beroperasi,” jelasnya.

Lanjut dia, aduan tersebut dilayangkan sejak 16 Juli 2020, diterima oleh Briptu Ryan Taufani Octavian dengan jabatan Ba Dit Reskrimsus Polda Sultra. Ada pun pengadu atas nama Rizqi Mualif SH selaku kuasa hukum PT Ayuta Mitra Sentosa yang beralamat di Kompleks Mangasa Permai Blok T Nomor 2 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Selain mengadukan ke Polda Sultra,
kata Adi Warman, PT Ayuta Mitra Sentosa melaporkan Kepala Dinas PTSP Sultra Masmuddin kepada Gubernur Sultra H. Ali Mazi terkait perpanjangan izin PT Panca Logam Makmur tidak sesuai aturan.

“Kami sudah ketemu gubernur belum lama ini melaporkan semunya dan gubernur memerintahkan kepala Dinas PTSP untuk mencabut perpanjangan izin, tapi sampai saat ini PT. Panca Logam dibiarkan tetap beroperasi,” jelasnya.

Dengan adanya aduan di Polda Sultra, Adi Warman berharap, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena izinnya tidak bersyarat lagi. Sehingga mengakibatkan kerugian negara
dan merusak lingkungan.

“Kepolisian juga harus secepatnya melakukan proses penyelidikan terhadap PT Panca Logam Makmur waktu beroperasi tidak memiliki, karena sudah merugikan negara dan merusak lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PM PTSP Sultra H. Masmuddin membenarkan izin PT Panca Logam Makmur yang bergerak di sektor pertambangan emas di Kabupaten Bombana berakhir pada tahun 2015 lalu.

“Iya berakhir 2015 izinnya PT Panca Logam Makmur, tapi pada saat pengajuan perpanjangan izin kita tidak langsung meneribtkan izinnya, karena harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi,” kata Masmuddin saat ditemui di kantornya belum lama ini.

Dinas PTSP, kata Masmuddin, tidak serta merta langsung mengeluarkan perpanjangan izin, tapi harus ada rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra.

“Setelah syarat-syarat itu dipenuhi dan ada rekomendasi dari Dinas ESDM Sultra, PTSP akhirnya mengeluarkan perpanjangan ini PT Panca Logam Makmur sejak awal tahun 2020 kemarin,” jelasnya.

Terkait, permintaan  pembatalan izin PT Panca Logam Makmur, kata Masmuddin, Dinas PTSP Sultra telah melayangkan surat ke Dirjend Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia Nnomor : 180/648 tertanggal 6 Juli 2020 perihal  Permohonan pertimbangan hukum pembatalan pencabutan IUP PT Panca Logam Makmur.

“Benar kami mengajukan permohonan ke Dirjend Minerba dan Batubara Kementrian ESDM RI di Jakarta. Permintaan itu karena ada somasi dari sejumlah pihak pemilik saham di PT Panca Logam Makmur. Jika kemudian ada pembatalan itu sudah domain Dirjend Minerba dan kami tinggal menunggu saja,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...