Banyak Bangunan Melanggar di Lahan Mangrove Teluk Kendari

1117
 

Kendari, Inilahsultra.com Lahan Hutan Mangrove di Teluk Kendari secara aturan milik pemerintah telah diklaim beberapa pihak dengan mendirikan bangunan sebagai tempat usaha tanpa tersentuh penegak hukum.

Salah satu bukti sepanjang hutan mangrove depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari menuju jembatan triping masuk hutan lindung, serapan air dan ruang terbuka hijau (RTH) dilindingi pemerintah berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010-2030.

- Advertisement -

Kepala Seksi Evaluasi dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kendari, Masrun mengatakan, pendirian bangunan di kawasan ruang terbuka hijau sudah melanggar walaupun punya kepemilikan hak atas tanah.

Di ruang terbuka hijau itu, lanjut dia, yang boleh dibangun hanya berkaitan erat dengan fungsi lindungya, seperti pos jaga, tempat penangkaran atau perikanan. Hal ini diperbolehkan berdasarkan aturan karena tidak mengganggu dan merusak lingkungan tersebut.

Salah satu rumah makan yang dianggap melanggar aturan terkait peruntukan area hijau Teluk Kendari. (Istimewa)

“Kawasan teluk atau hutan mangrove tidak boleh bisa ada yang mendirikan bangunan. Secara keseluruhan bangunan-bangunan yang didirikan itu tidak ada IMB-nya,” ungkap Masrun saat hearing di DPRD Kota Kendari, Selasa 21 Juli 2020

Masrun juga menyebut, ada beberapa bangunan salah satunya Kampung Bakau melanggar aturan RTRW dalam Perda Nomor 1 tahun 2012 terdapat pasal 27 yang namanya kawasan sempadan Sungai Wanggu dengan lebar sempadan minimal 50 meter sisi kiri dan kanan tidak boleh dilakukan aktivitas pembagunan.

Pasal 67 huruf c peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi usaha dan
kegiatan bangunan selain usaha untuk meningkatkan fungsi kawasan perlindungan setempat.

“Tapi kenyataanya yang terjadi di lapangan, kita lihat ada kegiatan usaha yang bergerak dan di sana ada bangunan permanen. Kampung bakau telah menabrak aturan sekalipun mereka mengantongi sertifikat,” ungkapnya.

Selain dua pasal di atas yang dilanggar, kata dia, Kampung Bakau juga menyalahi aturan zonasi ruang terbuka hijau pasal 68 huruf b mengatur kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan dengan intensitas tinggi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, di Kampung Bakau telah terjadi kegiatan dengan intensitas tinggi.

Selain Kampung Bakau, ada juga beberapa bangunan yang melanggar aturan sempadan Sungai Wanggu salah satunya Warkop Haji Anto yang berada di jembatan triping tepatnya depan gerbang masuk Masjid Al-Alam

“Termasuk warkop Haji Anto melanggar sempadan Sungai Wanggu, karena dalam aturan dengan sempadan sungai harus 50 meter. Jadi warkop Haji Anto siap-siap karena sudah berapa kali diberikan surat teguran,” ungkapnya.

Ia menuturkan, Pemkot Kendari telah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali kepada pemilik bangunan yang berdiri kawasan hutan mangrove untuk membongkar sendiri bangunannya atau mengosongkan lahan.

“Sebetulnya kita tinggal menunggu ketegasan dari Pemkota Kendari. Kita kemarin sudah rapat dengan Kementerian ATR dan saat ini tinggal menunggu tidak lanjutnya. Secara regulasi kami siap, tinggal menunggu kesiapan Pemdanya, karena mengingat SOP yang kami lakukan juga sudah sesui prosedural,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...