Dewan Sebut Ada Oknum Penerbit Sertifikat Tanah di Lahan Mangrove Teluk Kendari

1349
 

Kendari, Inilahsultra.com – Lahan Hutan Mangrove di Teluk Kendari secara aturan masuk kawasan masuk hutan lindung, serapan air dan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari 2010-2030 harus dilindungi Pemerintah.

Namun, lahan mangrove banyak diklaim sejumlah warga atau korporasi dengan kepemilikan sertifikat yang diduga diperjualbelikan untuk menguasai lahan tersebut. Bahkan ada beberapa bangunan sebagai tempat usaha tanpa tersentuh hukum.

- Advertisement -

Salah satu bukti, berdasarkan pantuan Inilahsultra.com, lahan hutan mangrove depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari menuju jembatan triping semua sudah diklaim oleh warga, ada beberapa papan pemilik tanah terpasang di pohon mangrove yang bertuliskan tanah ini dijual bersertifikat.

Kemudian, Bank Swasta Artha Graha juga telah mengklaim tanah di lahan mangrove seluas 4,02 hektare dibuktikan dengan patok dan kepemilikan sertifikat. Disamping patok Artha Graha ada juga patok tanah miliki Pemkot Kendari.

Kepala Seksi Evaluasi dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kendari, Masrun mengatakan, terkait kepemilikan hak tanah yang diklaim warga atau korporasi dengan sertifikat bukan ranah dari Dinas PUPR.

“Kami tidak tahu penerbit sertifikat. Nanti dikonfirmasi ke Pertanahan, yang kami ketahui hanya RTRW dan IMB-nya, karena memang itu tupoksi kami,” kata Masrul saat hearing di DPRD Kota Kendari, Selasa 21 Juli 2020.

Kalau secara perda RTRW, kata Masrul, bangunan di lahan mangrove teluk Kendari sudah melanggar dan tidak memiliki IMB hanya dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.

“Kemarin ada beberapa orang datang di kantor kami memperlihatkan bukti sertifikat tanah mereka di lahan mangrove. Memang betul memiliki sertifikat, tapi tetap melanggar berdasarkan aturan RTRW dan tidak memiliki IMB,” jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik mengaku curiga adanya warga atau pun korporasi yang memiliki sertifikat di atas lahan yang dikuasai pemerintah itu.

“Banyak tanah di teluk Kendari telah memiliki sertifikat. Kita bisa bayangkan Artha Graha saja memiliki tanah 4,02 hektare di lahan mangrove dan mereka memiliki sertifikat sejak tahun 2003,” ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kendari ini menegaskan, persoalan penerbitan sertifikat tanah di lahan mangorove teluk Kendari menjadi perhatian serius, karena pasti ada permainan oknum yang menerbitkan sertifikat di lahan tersebut.

“Ini akan kita kejar, DPRD terus kita telusuri siapa oknum penerbit sertifikat tanah di lahan mangrove. Kalau memang betul ada oknum, maka kita akan rekomendasikan kepada penegak hukum untuk diproses agar ada efek jera mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.

Untuk itu, kata Rajab, dalam waktu dekat ini akan memanggil Badan Pertanahan Kota Kendari untuk dimintai penjelasan terkait sertifikat tanah warga atau korporasi di lahan mangrove Teluk Kendari.

“Ini harus pertanahan yang menejelaskan. Kami akan undang pertanahan untuk melakukan hearing kepemilikan sertifikat,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...