Politikus PKS Nilai Kapling Lahan Mangrove di Teluk Kendari Rendahkan Pemkot

1275
 

Kendari, Inilahsultra.com Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Rizki Brilian Pagala menilai kapling lahan mangrove Teluk Kendari telah merendahkan wibawa Pemerintah Kota Kendari (Pemkot) Kendari.

Persoalan lahan mangrove di Teluk Kendari sudah banyak diklaim oleh warga atau korporasi. Bahkan mereka telah mengkapling lahan tersebut hingga diperjualbelikan atas dasar sertifikat.

- Advertisement -

Terlebih lagi, di lokasi yang harusnya sebagai ruang terbuka hijau sudah berdiri bangunan usaha sekelompok orang.

“Teman-teman yang berinvestasi di Kendari khususnya yang melanggar aturan itu, saya menilai sangat merendahkan nilai Pemkot Kendari,” kata Rizki Brilian Pagala saat hearing di DPRD Kota Kendari, Selasa 21 Juli 2020.

Menurut politikus muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, warga atau korporasi pasti sudah mengetahui aturan main yang ada di Kota Kendari, tetapi tidak diindahkan dan tetap melanggar.

“Saya apresiasi sudah melakukan pendataan dan ada 21 titik bentuk pelanggaran. Ini akan menjadi fokus utama kita, agar ke depannya tidak ada lagi persoalan seperti ini,” jelasnya.

Rizki Brilian Pagala mengaku, dirinya sudah melihat lahan mangrove di Teluk Kendari salah satunya di Kampung Bakau memang melanggar berdasarkan aturan yang berlaku.

“Saya banyak melihat salah satunya di Kampung Bakau beberapa aturan kita sebenarnya suah dilanggar mulai dari pohon mangrove yang dipotong. Ini sudah bisa dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan tata aturan yang ada,” ujarnya.

Selain itu, Rizki Brilian Pagala menyarankan kepada Pemkot Kendari menindak orang-orang yang menimbun kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Saya menyarankan untuk dikejar teman-teman yang sudah menimbun di kawasan RTH. Ini harus benar-benar kita tindak lanjuti bersama-sama,” ujarnya.

Sementara, Kepala Seksi Evaluasi dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kendari, Masrun menjelaskan, secara presentase bangunan semi permanen tidak menganggu.

Namun, dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 yang dinamakan fungsi lindung sama sekali tidak boleh dikelola.

“Kami belum mendapat rekomendasi yang pasti bahwa boleh membangun tapi tidak mengubah bentang alam. Artinya tidak boleh menimbun, dan sama sekali tidak boleh menebang mangrove,” jelasnya.

Lanjut dia, kalau berbicara pada tatanan investasi ekonomi boleh dilakukan, tapi dalam fungsi perda RTH tidak boleh dimanfaatkan dalam kegiatan apapun fungsi ruangnya.

“Fungsi ruang RTH tidak boleh dimanfaatkan dalam kegiatan apapun,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...