Penguasaan Hutan Mangrove Kendari : Beleid Tegas, Tumpul Penegakkannya

3834
 

Kendari, Inilahsultra.com Kendari yang dulunya bernama Kandai, terkenal dengan teluknya. Sebab, Kendari salah satu kota di Indonesia yang membuat Vosmaer terkagum.

Vosmaer adalah seorang berkebangsaan Belanda penemu, penulis dan pembuat peta pertama tentang Kendari pada 1831.

- Advertisement -

Vosmaer membangun istana raja Suku Tolaki di Kota Lama. Tempat itu kini dikenal dengan Bukit Vosmaer. Teluk Kendari terlihat jelas dari ketinggian itu. Lautnya yang jernih dikelilingi rawa yang kemudian ditumbuhi hutan mangrove.

Mangrove ini lah yang menjadi penyangga keseimbangan lingkungan di Kota Lulo sekaligus sebagai wujud identitasnya.

Namun, seiring berjalannya waktu hutan Mangrove di Teluk Kendari kini terancam. Dibabat warga seiring bertambahnya penduduk dan perluasan bisnis.

Keberadaan hutan mangrove ini sejatinya dilindungi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030.

Beleid di muka menegaskan bahwa hutan Mangrove Teluk Kendari masuk dalam kawasan zona hijau yang berarti harus mendapatkan perawatan dan perlindungan pemerintah untuk dilestarikan, serta tidak di perbolehkan diklaim oleh siapa pun.

Namun fakta di lapangan, di Teluk Kendari mangrove ditebang dan lahanya ditimbun untuk dijadikan tempat usaha. Kemudian tanah mangrove diklaim milik pribadi dibuktikan dengan sertifikat tanah yang dimiliki oleh warga atau korporasi.

Bahkan, tanah di lahan mangrove dijadikan bisnis dan kemudian diperjualbelikan oleh oknum-oknum dengan harga fantastis. Tentu demi mendapatkan keuntungan belaka.

Namun beleid yang demikian tegas itu, tetap saja dilanggar. Penegakan hukum pun dipertanyakan atas tumpulnya terhadap pelanggaran di depan mata.

Perda Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 lahan mangrove masuk kawasan hutan lindung, serapan air dan ruang terbuka hijau (RTH) dilindungi oleh pemerintah.

Pada pasal 67 huruf c peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi usaha dan
kegiatan bangunan selain usaha untuk meningkatkan fungsi kawasan perlindungan setempat.

Aturan zonasi ruang terbuka hijau pasal 68 huruf b mengatur kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan dengan intensitas tinggi. Namun faktanya telah terjadi kegiatan dengan intensitas tinggi beberapa tempat usaha menabrak aturan.

Plang klaim kepemilikan lahan oleh swasta dan warga di hutan mangrove Teluk Kendari. (Haerun)

Pasal 91 ayat (1), bahwa terhadap pemanfaatan ruang tanpa izin di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya dapat dikenakan sanksi administratif berupa, peringatan tertulis penghentian sementara kegiatan. Penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi,  pencabutan izin. pembatalan izin pembongkaran bangunan pemulihan fungsi ruang dan denda administratif.

Pasal 92, setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 Tentant Penataan Ruang pasal 39 dijelaskan, pengenaan sanksi  merupakan tindakan penertiban dapat dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Sementara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 61 tentang Penataan ruang mejelaskan pada poin (1) setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan (2) memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, (3) mematuhi ketentuan yang di tetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, (4) memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Kemudian, Undang-Undang (UU) Nomor
28 Tahun 2002 Tentang Persyaratan Jarak Bebas Bangunan Gedung. Dan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai dalam pasal 1.
Berdasarkan pengakuan Kepala Seksi Evaluasi dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kendari, Masrun, yang boleh dibangun di kawasan hijau hanya berkaitan dengan fungsi lindungya, seperti pos jaga, tempat penangkaran atau perikanan atau tidak mengganggu dan merusak lingkungan tersebut.

“Selain yang berkaitan dengan fungsi lindungnya, di kawasan teluk Kendari hutan mangrove tidak boleh ada yang mendirikan bangunan,” ungkap Masrun saat hearing di DPRD Kota Kendari, Selasa 21 Juli 2020.

Selain melanggar Perda RTRW, ungkap Masrun, bangunan-bangunan di kawasan hijau mangrove Teluk Kendari tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Kendari.

“Secara kepemilikan memang mereka (warga atau korporasi) memiliki sertifikat tanah, tapi secara tata ruang mereka tidak memiliki IMB tempat usaha,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut dia, keberadaan beberapa bangunan sekitaran Sungai Wanggu telah melanggar aturan sempadan sungai salah satunya kegiatan konservasi sungai.

“Dalam aturan sempadan sungai harus jarak 50 meter sisi kanan dan kiri dengan bangunan, tapi kenyataan di lapangan ada bangunan sangat dekat dengan sempadan Sungai Wanggu,” ungkapnya.

Pemkot Kendari, kata Masrun, sudah melayangkan surat teguran dan surat pembongkaran sendiri kepada pemilik bangunan yang berdiri kawasan hijau hutan mangorve untuk membongkar sendiri bangunannya.

“Tapi kalau tidak dilakukan terpaksa pemerintah turun langsung untuk membongkar bangunan-bangunan yang dianggap melanggar,” jelasnya.

Saat ini, kata Masrun, pihaknya tinggal menunggu ketegasan dari pemerintah untuk turun membantu proses pembongkaran, dan Kementerian ATR saat ini tinggal menunggu tindak lanjut.

“Secara regulasi kami siap, tinggal menunggu kesiapan pemdanya, karena mengingat SOP yang kami lakukan juga sudah sesuai prosedural. Kami juga minta bantuan dan dukungan dewan untuk melakukan eksekusi,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik menegaskan, jika benar banyak aturan yang dilanggar di kawasan hijau mangrove Teluk Kendari, Pemkot Kendari harus tegas dalam menegakan aturan dan tidak perlu takut kepada korporasi.

“Negara atau pemerintah tidak boleh takut kepada korporasi siapa pun itu dalam menegakan aturan. Apalagi ini menyangkut kawasan hijau yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dilindungi,” tegasnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kendari menegaskan, persoalan penerbitan sertifikat tanah di lahan mangrove Teluk Kendari menjadi perhatian serius, karena pasti ada permainan oknum.

“Ini akan kita kejar, DPRD terus akan telusuri siapa oknum penerbit sertifikat tanah di lahan mangrove. Kalau memang betul ada oknum, maka kita akan rekomendasikan kepada penegak hukum untuk diproses agar ada efek jera mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...