BPN Kendari Akui Terbitkan Sertifikat Tanah di Hutan Mangrove Kendari

2054
 

Kendari, Inilahsultra.com – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, Herman Saeri mengakui, pihaknya menerbitkan sertifikat tanah di hutan mangrove Teluk Kendari.

Menurut dia, penerbitan sertifikat itu tidak salah, karena pada tahun 2002 di hutan mangrove saat ini dipergunakan sebagai lokasi perempangan.

- Advertisement -

“Sertifikat dikeluarkan sebelum ada perda, dan tidak ada sertifikat terbaru di lahan mangrove. Jadi BPN tidak salah menerbitkan atau mengeluarkan sertifikat, karena pada saat kegiatan-kegiatan perikanan di lokasi tersebut,” kata Herman Saeri saat ditemui di Kantornya, Selasa 28 Juli 2020.

Pada saat itu, lanjut dia, warga datang langsung ke BPN untuk mengurus sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah.

Sebelum tumbuh hutan mangrove, lokasi tersebut dijadikan tambak perikanan pada 2002 silam.

Sementara Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 lahan mangrove masuk kawasan hutan lindung, serapan air dan ruang terbuka hijau (RTH) terbit di tahun yang sama.

“Kalau memang sekarang lokasi itu masuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak boleh lagi kita mengeluarkan sertifikat tanah,” jelasnya.

Terkait yang dipermasalahkan,
sertifikat tanah masuk dalam Perda Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari, kata dia, itu bukan kewenangan BPN, karena pada saat dikeluarkan sertifikat belum ada Perda.

“Itu bukan lagi kapasitas kami, karena sudah terlanjur. Maka kita kembalikan pada pemerintah kota untuk proses lebih lanjut, karena pemerintah mengeluarkan Perda yang menetapkan lokasi tersebut masuk kawasan hijau,” jelasnya.

Ia menyebut, sebelum mengeluarkan sertifikat tanah di kawasan hutan mangrove, pihaknya langsung mengkomunikasikan dengan Pemkot Kendari.

“Kami komunikasi dengan pemkot proses pada pemberian hak tanah. Kalau memang di situ kita lihat bersentuhan langsung dengan kawasan-kawasan yang dilarang supaya tidak salah memberikan sertifikat,” tutupnya.

Lahan Hutan Mangrove di Teluk Kendari masuk kawasan zona hijau banyak diklaim warga atau korporasi atas kepemilikan hak tanah dibuktikan dengan sertifikat.

Tanah di lahan mangrove sudah dijadikan tempat usaha bahkan diperjualbelikan oleh oknum-oknum dengan harga fantastis untuk mendapatkan keuntungan.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...