Status Tanah 1.000 Hektare di Nanga-nanga Kota Kendari Jadi Lahan Sengketa

4044
 

Kendari, Inilahsultra.com – Status kepemilikan tanah seluas 1000 hektare yang terletak di kawasan Nanga-nanga Kecamatan Baruga, Kota Kendari masih dalam status sengketa. Sebab, saat ini kepemilikan hak tanah saling mengklaim antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov-Sultra) dengan masyarakat.

Kisruh persengketaan sudah berlarut-larut tapi secara hukum belum ada kepastian pemiliknya. Sehingga puluhan masyarakat yang bermukim di tanah tersebut datang menyampaikan aspirasi mereka ke kantor DPRD Kota Kendari demi mempertahankan tanah yang yang telah dihuninya sejak puluhan tahun.

- Advertisement -

Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari Rizki Brilian Pagala mengatakan, secara kelembagaan dewan komisi I telah meyambangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kendari dan meminta untuk menghentikan penerbitan sertifikat tanah di kawasan Nanga-nanga.

“Secara lembaga DPRD, kami komisi I meminta Kepala BPN untuk menghentikan sementara semua permintaan penerbitan sertifikat tanah yang bersengketa di Nanga-nanga sampai masalah ini dapat diselesaikan,” kata Rizki Brilian Pagala, Rabu 29 Juli 2020.

Politikus muda PKS ini mengakui, status kepemilikan tanah tumpang-tindis yang diklaim oleh Pemprov dan lahan warga, yang belum jelas alas haknya sehingga atas dasar ini kedua pihak saling mengklaim.

“Memang di sana ada tanah yang belum bisa dipastikan status alas haknya. Masyarakat mengklaim tanah itu begitu juga pemprov. Jika memang sudah ada pemilik status alas haknya maka harus ada pembebasan lahan,” jelasnya.

Untuk itu, kata Rizki, DPRD Kota Kendari bakal memanggil semua pihak mulai dari Pemprov Sultra, Pemkot Kendari dan masyarakat Baruga untuk mencari jalan keluar menyelesaikan persoalan tanah tersebut.

“Kami akan memfasilitasi semua pihak duduk bersama di DPRD untuk mencari benang merahnya mencari solusi sengketa tanah ini,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kendari, Herman Saeri mengakui, persoalan sengketa tanah di Nanga-nanga masuk dalam wilayah BPN Kota Kendari.

“Itu masuk wilayah BPN Kendari. Kebetulan saya masih baru di sini, menjabat kurang lebih satu bulan. Tapi memang saat ini masih saling mengklaim antara warga dan pemerintah,” jelasnya.

Lanjut dia, sistem pengukuran tanah pada puluhan tahun lalu belum tersistematis seperti zaman digital saat ini dan terkait status kepemilikan tanah, pihaknya secara aturan akan melihat waktu kepemilikan sertifikat.

“Di era tahun 80-an, cara pengukuran tanah masih mengunakan yang manual dan terpisah-pisah. Tapi sekarang pakai alat digital dan pastinya bisa lebih detil. Begitu juga sertifikat tanah kita akan cek lagi, mana yang lebih duluan terbit maka itu yang berhak,” ungkapnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...