Dewan Desak Pemkot Kendari Secepatnya Jalankan Program APBD 2020

751
 

Kendari, Inilahsultra.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mendesak pemerintah kota menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp 1,4 triliun.

“Sisa waktu lima bulan lagi, kita desak pemerintah kota untuk secepatnya menjalankan APBD 2020, karena tidak akan lama lagi pembahasan APBD 2021 kita akan mulai,” Ketua Komisi III, LM Rajab Jinik, Minggu 2 Agustus 2020.

- Advertisement -

Saat ini, kata Rajab, kondisi ekonomi Kota Kendari lesu dan pemerintah kota bisa menjalankan APBD 2020 dengan salah satu alasan untuk mengembalikan lesunya ekonomi di Kota Lulo.

“Ekonomi di Kota Kendari saat ini lesu, karena pemerintah kota memungut pajak sementara perputaran ekonomi di sektor yang lain tidak efektif,” jelasnya.

Harusnya, kata Rajab, program APBD 2020 untuk membiayai infrastuktur pasti banyak yang bisa dinikmati masyarakat kecil. Seperti menghidupi para tukang dan pelaku-pelaku usaha kecil.

“Karena semua program berkesinambungan bukan hanya satu. Dengan begitu kita bisa perputaran ekonomi menjadi sehat, mulai dari tukang-tukang, ina-ina penjual dan lainnya membutuhkan pekerjaan di tengah Covid bisa hidup serta pasti banyak nantinya yang akan nikmati, karena semua program ada keterkaitan satu sama lain,” jelasnya.

Untuk pembahasan APBD perubahan, kata Rajab, saat ini DPRD masih menunggu kesepakatan. Rencananya, pembahasan APBD perubahan Agustus dan September 2020.

“Tapi persoalannya pasti akan tumpang tindih program-program yang lagi kita rencanakan,” jelasnya.

Sebelum membahas APBD induk 2021, kata Rajab, harusnya sudah terealisasi APBD 2020 setidaknya sudah ada perencanaan dan masuk dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau sudah dijalankan di lapangan.

Memang, lanjut Rajab, harus dimaklumi kalau tiga bulan kemarin karena faktor covid, tapi ini sudah masuk new normal dan mesti dipercepat APBD 2020.

“Sampai hari ini kita belum tahu serapan anggaran dari APBD 2020, karena belum jalan. LPSE Kota saja masih eror. Ini persoalannya LPSE kota masih eror,” ungkapnya.

Mengingat tahun ini sisa beberapa bulan lagi, kata Rajab, mesti hal ini bisa dilakukan dan sudah mulai dijalankan APBD 2020, karena mengingat waktu jangan sampai menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)
pada pertanggungjawaban.

“Karena tidak bisa lewat tahun. Kalau lewat dan jadi Silpa APBD dikembalikan pada pemerintah pusat,” jelasnya.

“Kita minta pemerintah kota terang benderang dengan APBD 2020, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang tidak ada yang jalan alasan defisit katakan tidak ada yang jalan program-program APBD 2020,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...