Semester Satu, KPK Berikan Nilai 46 ke Pemkot Kendari Atas Capaian MCP

550
 

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan nilai 46 persen terhadap Pemerintah Kota Kendari atas capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) selama semester satu tahun 2020.

Indikator penilaian MCP program Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) KPK meliputi delapan item yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Dana Desa.

- Advertisement -

Hal ini disampaikan Korwil VII KPK
Adliansyah M Nasution dalam rapat koordinasi dilakukan secara virtual di Kantor Inspektorat Kota Kendari, Senin 3 Agustus 2020.

Adliansyah M Nasution menjelaskan nilai ini termasuk sangat baik, berada pada posisi kedua untuk wilayah Sultra dan 91 secara nasional. Skoring bukan menjadi tujuan utama program pencegahan yang dilakukan olah KPK, namun nilai yang baik harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Nilai Kota kendari 46 persen untuk semester satu, angka ini sangat baik, hanya posisinya masih di bawah Bombana untuk wilayah Sultra. Namun saya yakin Kota Kendari bisa lebih baik karena tahun lalu juaranya Kota Kendari,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dari tujuh poin penilaian, masih ada satu poin yang memiliki nilai merah yaitu, manajemen aset daerah. Sedangkan 5 poin lainnya sudah kuning dan satu poin sudah hijau.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengucapkan terima kasih pada KPK yang selalu membimbing Pemerintah Kota Kendari sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal.

Untuk itu, orang nomor satu di Kota Kendari ini meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah untuk menjadikan variabel MCP sebagai panduan untuk bekerja.

“Camat dan lurah perhatikan variabel MCP, ini harus menjadi panduan agar bisa paham yang kita kerjakan, tidak try and eror,” jelasnya.

Ia menambahkan, apa yang diraih saat ini dan salah satu poin MCP yang sudah hijau bukan berarti pekerjaan sudah selesai.

“MCP kita sudah hijau bukan berarti sudah selesai pekerjaan kita. Kita selalu berhadapan dengan tantangan, godaan dan situasi yang terus berubah,” jelasnya.

Sementara Wakil Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan, pendampingan yang dilakukan KPK harus menjadi pedoman untuk menjalankan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat

“Pendampingan dari KPK ini harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan pada masyarakat,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...