BacakanKendari, Inilahsultra.com – Kabar masuknya alat berat milik PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menggusur tanaman warga beredar cepat di telinga Marwah (37), Selasa 9 Juli 2019.
Sambil menenteng peralatan berkebun, Marwah masuk lokasi. Betul saja, alat berat dioperasikan pekerja PT GKP turut dikawal aparat kepolisian tengah menumbangkan beberapa tanamannya.
Marwah marah. Suaranya memekik, menyeru para pekerja dan polisi keluar dari tanahnya.Senjata polisi yang terlihat jelas di depannya tak menyurutkan nyali untuk melawan.
“Saya tidak takut (ada polisi bersenjata) karena saya punya lahan,” kata Marwah saat ditemui di kediamannya di Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, 15 Maret 2020.
Beberapa pohon jambu mete dan kelapa milik Marwah seluas empat meter kali 90 meter digusur paksa pada hari itu. Nasib serupa dialami La Amin (55) dan Wa Ana (37).
Lepas kejadian itu, warga mulai bersiaga. Mereka membangun posko darurat, siap melawan jika sewaktu-waktu alat berat perusahaan datang menerobos lahan. Bagi warga, satu pohon tanaman sangat berharga. Sehingga mereka mati-matian melawan
Setiap warga, memiliki lahan kurang lebih satu hektare. Semua ditanami pohon yang menghasilkan rupiah. Misalnya, kelapa, jambu mete, cengkeh, coklat, dan pala. Dalam satu tahun, kelapa bisa empat kali panen.
Sekali panen, kurang lebih satu ton kelapa yang dihasilkan. Bila diuangkan, setahun bisa meraup pendapatan Rp 4,5 juta. Itu baru kelapa.
Jambu mete, dalam satu tahun sekali panen. Paling sedikit tiga ton. Bila dikalkulasi, setiap tahun bisa menghasilkan kurang lebih Rp 20 juta.
“Belum lagi cengkeh, pala dan lainnya. Saya tidak ikhlas menyerahkan lahan saya untuk tambang. Kalau tambang masuk, saya lebih memilih tanaman saya. Tanah ini yang kasi hidup kita,” imbuh Wa Ana.
La Amin pun memiliki pendapatan hampir sama dengan Wa Ana. Tanah itu dikelolanya sudah 30 tahun lebih. Anak-anaknya bisa hidup berkat hasil kebun.
Pendapatan warga di sektor perkebunan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih dari itu, kebutuhan istimewa bukan barang mahal bagi warga di sana.
“Uang hasil panen cukup Kita cukup beli beras saja, kalau ikan tinggal pasang jaring di laut, untuk apa lagi berharap yang lain,” jelasnya.
Sebagai orang tak berpendidikan, kata Amin, tambang tak memberikan jaminan hidup. Selain dia tidak punya keahlian, pertambangan juga memiliki jangka waktu. Belum lagi dampak kerusakkan yang ditimbulkan nanti.
“Menurut saya, tambang itu seperti setan. Tidak ada jaminan untuk kehidupan. Jika mereka pergi, tidak ada lagi pekerjaan, dari pada mati kelaparan kita mencuri nantinya,” imbuhnya.
Pendapatan dari sektor pertanian dan kekayaan laut Pulau Wawonii, tidak membuat warga silau terhadap iming-iming perusahaan. Warga tetap kukuh pada pendiriannya menolak tambang.
Perkara hukum yang menghantui mereka bikin solidaritas makin kuat. Kampanye lewat media sosial hingga dari mulut ke mulut makin digalakan. Perlawanan tidak hanya lewat pergolakan fisik di lapangan seperti menghalau alat berat, melainkan juga lewat diskusi dan nonton film tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Kampanye macam ini merupakan buah pemikiran aktivis muda seperti Mando Maskuri. Bersama kelompok muda lainnya, ia menggalang kampanye yang tak lazim di kampung terpencil.
“Kita ingin agar masyarakat sadar betapa pentingnya merawat lingkungan kita. Ini masa depan kita. Generasi selanjutnya akan bertahan tergantung konsistensi orang tua kami saat ini. Makanya, segala kampanye kami lakukan,” jelas Mando Maskuri.
Mando bukan nama yang asing di warga Wawonii Tenggara. Ia kerap menjadi jenderal lapangan ketika demonstrasi digelar di Ibu Kota Kabupaten Konkep hingga di Kendari. Mando juga dianggap sebagai pentolan dan namanya masuk dalam daftar warga yang dilapor ke polisi.
Menurut Mando, banyak upaya untuk melemahkan perlawanan warga. Salah satunya pelaporan ke polisi. Selain itu, peta konflik sesama warga juga dilakukan. Misalnya, merekrut sebagian warga di daerah itu sebagai pekerja di perusahaan. Hal ini memicu konflik sosial di tengah warga yang terus menganga antara penolak dan penerima tambang.
Umpatan Mando soal konflik sosial bukan isapan jempol semata. Beberapa kali warga penolak tambang menggelar pertemuan, ada saja warga pro tambang menyusup dan merekam rapat itu.
Konflik antar-warga tidak hanya sesama tetangga. Tetapi, konflik ini di bawa sampai di hal privat rumah tangga. Suami istri berbeda pandangan soal tambang, terlibat cekcok lalu cerai.
“Hubungan sosial masyarakat sudah tidak bagus. Pertama kekeluargaan retak. Rumah tangga pun ada yang cerai. Anak dan bapak tidak akur,” kata Abaruddin (50).
Abaruddin adalah mantan Kepala Desa Sukarela Jaya. Ia banyak tahu tentang situasi masyarakat di sana. Selama ini, kata dia, masyarakat hidup rukun. Pergi di kebun sama-sama. Setiap ada masalah diselesaikan bersama. Namun semenjak ada tambang, masyarakat terbelah. Ada yang pro dan kontra.
Padahal, kata dia, sebelum adanya tambang, warga cukup hidup sejahtera. Ia menolak pandangan masyarakat luar bahwa warga Wawonii itu terbelakang secara ekonomi. Warga yang memiliki motor hingga mobil sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Semuanya diperoleh dari perkebunan.
“Bahkan banyak anak-anak kami sekolah tinggi-tinggi. Ada yang sudah mau jadi doktor. Sudah ada juga naik haji. Jadi jangan anggap kita miskin lalu mau datangkan investasi. Kami sudah kaya meski hanya berkebun,” imbuhnya.
Ia menyebut, masyarakat Wawonii patut bersyukur dengan alam yang telah disediakan maha kuasa. Tentunya, alam daerah ini perlu dijaga kelestariannya seperti yang telah diwasiatkan oleh leluhur mereka.
Menurut cerita para tetua, kata Abaruddin, Pulau Wawonii dianggap sakral. Sejak zaman penjajahan, masyarakatnya tak pernah mundur pada invasi. Puncak Waworete yang selama ini dikeramatkan menjadi pusat pertahanan.
Hutan pegunungan Waworete termasuk hutan lindung dan merupakan hutan pegunungan yang tertinggi di Pulau Wawonii dengan puncak tertinggi 850 mdpl. Letaknya hampir di tengah-tengah pulau tersebut, tak jauh dari PT GKP.
Pulau Wawonii daerah yang sangat sulit dikuasai kolonial pada masa itu. Semangat para leluhur itu lah yang membuat mereka tetap kuat menolak perusahaan tambang sekalipun mendapat restu negara.
Pada Februari 2020, PT GKP dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya akibat dari penghentian aktivitas. PHK terhadap pekerja ini menjadi angin segar bagi warga yang melawan hadirnya tambang selama ini. Namun, ada ketakutan bagi warga bila sewaktu-waktu perusahaan kembali membawa alat berartnya.
Sebab, diduga mundurnya PT GKP hanya sementara waktu setelah momen perhelatan Pilkada 2020 di daerah itu selesai.
“Kami harap PT GKP ini keluar selamanya dari Pulau Wawonii. Karena mereka telah memporak-porandakan tatanan sosial warga. Satu keluarga sudah tidak saling bicara sejak GKP datang di pulau ini,” kata Mando Maskuri.
Di tegah jalan perlawanan menolak tambang, satu warga yang ditokohkan di Wawonii Tenggara mangkat. La Baa (72), meninggal dunia pada 3 Juli 2020 karena sakit. La Baa adalah satu dari tiga warga pemilik lahan yang bertahan tidak menjual tanahnya ke perusahaan. (Berakhir)
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
Editor : Aso
Tulisan ini merupakan kerjasama antara LBH Pers dengan 10 jurnalis di seluruh Indonesia tentang program Beasiswa Jurnalis Pembela HAM Lingkungan.
